[caption id="attachment_7069" align="alignleft" width="282"] Helmi Ahmad, Mantan Pegawai CPI[/caption]

gagasanriau.com, Pekanbaru - Berakhirnya kontrak Blok Siak yang dioperator PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) pada 27 November 2013 mendatangkan, akanberdampak pada pemasukan negara. Kerugian bisa ditaksir sekitar Rp. 48 Milyar per bulan. Jika dihitung dari pemasukan 2000 barel perhari dikalikan 30 hari. Total perbulan minyak yang disedot sekitar 60 ribu barel per bulan. Hal tersebut dikatakan Mantan pegawai Chevron Pacific Indonesia (CPI), Helmi Ahmad, Senin (25/11) kepada gagasanriau.com di kantornya.

"Sudah pasti kerugian negara sekitar Rp.48 Miliar per bulan. Anda bisa hitung 60 ribu barel per bulan dikalikan harga minyak mentah US$ 80. Hasil yang didapat sekitar US$ 480.000. Kalau di kurs kan ke Rupiah Sekitar Rp. 48 Milyar. Berapa banyak penghasilan negara yang hilang perbulan," sebut Pak Cik sapaan akrabnya.

Ditambahkannya, jika kontrak habis, maka operational harus berhenti total. Mana mungkin Chevron mengoperasikan begitu saja. Karena semua itu ada hitung-hitungan angkanya. "Jika Wakil Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo mengatakan, meski belum memutuskan perpanjangan kontrak, produksi migas, yang berada di Riau itu harus tetap berjalan, Siapa yang mau meneruskan? Chevron mana mau mengerjakannya. Kecuali ada Addendum yang dilakukan oleh ESDM," tegas Pak Cik.

Kalau tidak beroperasi, lanjutnya, belum tahu apakah yang disedot bisa mencapai 2000 barel perhari atau tidak. Karena lama tidak beroperasi akan terjadi pengendapan atau tersumbatnya di lobang formasi diakibatkan pasir atau skell. "Dan itu akan menambah biaya lagi dan RIG akan masuk untuk melakukan service pada ladang sumur tersebut," ujar mantan team leader Well Service di CPI.

Seharusnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, tambah Pak Cik harus jeli permasalahan ini. Jika memang berniat merebut blok siak, hendaknya dilakukan pada tahun 2010 yang lalu serta harus ada persiapan yang matang. Sebenarnya perusahaan PT. Badan Organisasi Bersama (BOB) dan PT Bumi Siak Pusako (BSP) sudah ingin merebut dan mengelola blok siak. Namun Pemprov Riau ngotot ingin menguasai juga. "Beginilah jadinya. Sayang jika negeri yang kaya minyak dikelola bukan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau sendiri.

Eka Saputra