GagasanRiau.Com Tembilahan - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) di ikuti seluruh pejabat di lingkungan pemerintah setempat. Rakor ini dilaksanakan dalam rangka penguatan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan penguatan 4 pilar kebangsaan.

Rakor tersebut bertempat di Gedung Engku Kelana Tembilahan, dihadiri Ketua DPRD Inhil Dani M Nursalam, Dandim 0314/Inhil Letkol Inf J Hadiyanto S.IP, Kapolres Inhil Dolifar Manurung SIK, Ketua PN, Ketua PA , Forkopimda, Sekda, Asisten, Skpd, Camat, Lurah, Kepala Desa, Kapolsek, Danramil.

Pada kata sambutan Bupati HM Wardan sekaligus mimimpin rapat mengatakan bahwa penyelenggaraan Rakor dalam rangka mengevaluasi seluruh kerja bawahannya.

Untuk itu, Bupati meminta kepada seluruh camat, lurah, kepala desa untuk mengikuti rakor tersebut secara fokus. "Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan terutama bagaimana tata kelola pemerintah yang baik," ungkap Wardan.

"Saya mengharapkan penandatanganan MoU di Sidoarjo dengan Walikota Surabaya pada waktu lalu, tidak hanya seremonial belaka, saya ingin kedepannya aplikasinya, betul-betul serius" tegasnya.

"Saya bertekad 2017 ini kita memulainya semua SKPD termasuk camat, diakolasikan untuk merealisasikan untuk pemerintah kedepan bagaimana bisa melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat" paparnya.

Ditambahkan Wardan, semua camat, lurah, kepala desa bisa menggunakan komputer. "Daerah kita daerah strategis berbatasan langsung negara-negara cukup maju dan perkembangan teknologi begitu cepat" ujarnya.

"Harapan saya kedepan yang pertama bagaimana kita mampu dan dapat merealisasikan tata kelola yang baik, pengadministrasiaan yang baik, membuat SPJ, pertangung jawaban yang benar. Kepada kepala lurah, kepala desa anggaran yang dikucurkan begitu besar, tidak hanya APBD kabupaten, APBD Provinsi, APBN Pusat jangan sampai keteledoran kita, ketidak pahaman kita dalam rangka mengelola administrasian baik, membuat laporan pertanggung jawaban yang baik" urai Wardan.

Maka untuk itulah dikatakan Wardan memandang perlu dilaksanakan rapat koordinasi ini, camat, lurah dan kepala desa selaku pimpinan daerah desa dan kecamatan untuk peka, sensitif melihat kondisi sekeliling wilayah kerjanya.

Sementara itu, sambutan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Riau, Dr. Hj.Rahima Erna mengapresiasi Pemda Inhil meggelar Rakor tersebut dalam rangka mengelola administrasi yang baik bagi camat serta desa se-Inhil.

"Saya sangat mengapresiasi. Untuk peyelenggaraan pemerintahan karena yang kami lihat, Indikator kelolaan pemerintahan indeks pembangunan manusia Inhil kategori sedang dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kita ingin Inhil bisa maju lebih cepat unggul, Inhil bisa memanfaatkan potensi ekonomi, Inhil bisa meningkatkan dan tata kelolaan pemerintahan itu masyarakat lebih sejahtera, pelayanan baik kedepan," ucapnya.

Ketika pelayanan baik, lanjutnya, adalah indek kualitas pelayanan seperti tidak ada keluhan masyarakat, cepat, tepat dan tidak ada keluhan, itu dikatakan pelayanan baik dan indek pembangunan manusia.

Untuk diketahui, ujarnya lagi, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik meliputi Partisipasi, Keadilan (Tanpa Diskriminatif), Akuntabilitas, Transparansi, Efektifitas.

Reporter Daud M Nur