Yudhi: Kolektor Tarik Paksa Kendaraan Kredit Akan Berujung Hukum Pidana


Dibaca: 703 kali 
Jumat,06 Oktober 2017 - 11:27:59 WIB
Yudhi: Kolektor Tarik Paksa Kendaraan Kredit Akan Berujung Hukum Pidana Yudhia Perdana Sikumbang, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) RAM Indonesia perwakilan Inhil
GAGASANRIAU.COM, TEMBILAHAN - Banyak orang yang merasa awam ketika mendengar kata kolektor /collector, namun sebagian besar telah memahami bahwa collector adalah juru tagih baik dari perusahaan perbankan maupun perusahaan pembiayaan atau leasing. 
 
Sebagian besar yang berhubungan dengan collector adalah nasabah yang bermasalah dengan angsuran kredit yang dijalaninya. Pihak kreditur sebagai lembaga pembiayaan memberikan kuasa kepada pihak eksternal, dalam hal ini debt collector untuk mengambil kendaraan dari pihak debitur tanpa negosiasi, maka akan berujung persoalan hukum pidana.
 
Demikian disampaikan oleh, Advokat muda asal Kabupaten Inhil, Yudhia Perdana Sikumbang & Partners Law Office. Yudhi, mengatakan, Perusahaan leasing atau perusahaan pembiayaan dan perkreditan tidak berhak menarik kendaraan yang dikreditkan ke konsumen. 
 
“Itu merupakan perampasan terhadap kendaraan konsumen meskipun telah diatur dalam perjanjian kredit antara Konsumen selaku debitur dengan kreditur,” kata Yudhi kata Ketua LBH RAM Indonesia Perwakilan Inhil, Jumat (6/10/2017)
 
Dirinya menjelaskan, perjanjian kredit tidaklah mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang dikreditkan, jika kendaraan (motor/mobil) yang menjadi objek jaminan tidak dibuatkan Akta Fidusia di Notaris dan Sertipikat Fidusia di Kemenkumham Dirjen AHU.
 
“Jika tidak ada itu, maka leasing atau kreditur tidak bisa semena-mena eksekusi kendaraan tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 15 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,” jelasnya.
 
Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi, kata dia, kreditur bisa meminta pihak Kepolisian untuk mengamankan objek fidusia tersebut yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
 
“Namun jika Kreditur melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa adanya Akta Fidusia dan Sertipikat Fidusia, maka masyarakat, khususnya debitur selaku konsumen berhak melaporkan kreditur ke pihak kepolisian dengan dugaan pencurian disertai kekerasan dan ancaman berdasarkan Pasal 368 KUHP,” tutupnya
 
Reporter: Daud M Nur

Akses gagasanriau.com Via Mobile m.gagasanriau.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KABAR POPULER
KANTOR PUSAT:
Jl. Kertama Marpoyan Damai Perum Nusa Indah A48 Pekanbaru, Riau. 28125
Email: redaksi@gagasanriau.com
DOWNLOAD APP GAGASANRIAU.COM

  
tembilahan situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker