Tetapkan PT THIP Tersangka Tindak Pidana Kehutanan


Dibaca: 3077 kali 
Sabtu,06 Januari 2018 - 16:01:28 WIB
Tetapkan PT THIP Tersangka Tindak Pidana Kehutanan Peta Konsesi PT Tabung Haji Indo Plantation
GAGASANRIAU.COM,  PEKANBARU — Dampak dari tewasnya Jumiati adalah karyawan PT Tabung Haji Indo Plantation (PT. THIP), pada Rabu, (3/1/2017), sekira pukul 10.00 Wib di areal Afdeling IV Eboni State Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir karena diterkam Harimau Sumatera. 
 
Organisasi Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mereview AMDAL dan izin lingkungan PT Tabung Haji Indo Plantation (THIP) paska peristiwa meninggalnya Jumiati diterkam harimau dalam konsesi perusahaan.
 
Selain itu juga perusahaan perkebunan sawit dan bersama Direktur Utamanya yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau tersebut ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana kehutanan.  
 
“Seharusnya kasus yg dialami Jumiati tidak akan terjadi jika PT THIP menyusun AMDAL dan izin lingkungannya dengan benar, terutama menyangkut perlindungan habitat harimau di sekitarnya" kata Woro Supartinah Koordinator Jikalahari.
 
Jikalahari juga mendesak Gakkum KLHK menetapkan PT THIP sebagai tersangka tindak pidana kehutanan karena 2.101 ha dari 79.664 ha areal konsesinya berada dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap berdasarkan SK 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016.
 
 
Temuan lainnya, pada 2015 Pansus Monitoring Evaluasi Perizinan DPRD Provinsi Riau yang diketuai Suhardiman Amby menemukan, pertama PT THIP terbukti menanam di luar areal konsesi yang diberikan Kementrian Kehutanan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), seluas 7.075 ha.
 
Kedua, menguasai lahan di luar izin Hak Guna Usaha (HGU) seluas 5.914 ha. Ketiga, dari aspek keuangan dan perpajakan diduga merugikan keuangan negara, daerah, dan masyarakat dalam bentuk potensi pajak P3 (PPn, PPh, dan PBB) kurang lebih Rp 354 miliar pertahunnya.
 
Keempat, PT THIP diduga melakukan pengrusakan lingkungan menanaman di Daerah Aliran Sungai (DAS) pada kategori sungai-sungai kecil.
Jikalahari menilai penyebab kematian Jumiati karena hutan alam telah dirusak oleh PT THIP di zona penyangga Lanskap Kerumutan—salah satu habitat Harimau Sumatera di Provinsi Riau.
 
PT THIP sendiri beroperasi di lahan gambut kedalaman lebih dari 4 meter dan menebang seluruh hutan alam diganti dengan sawit. Dari harian Tribun Pekanbaru Edisi 5 Januari 2017, mengabarkan pada 3 Januari 2018, sekitar pukul 10 pagi, Jumiati bersama Yusmawati dan Fitriyanti melakukan pendataan sawit yang terserang hama Ganoderma di konsesi perusahaan KCB 76 Blok 10 Afdeling 4 Eboni State Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Inhil.
 
“Harimau Sumatera akan selalu melewati jalur yang sama, wajar jika ia muncul di areal korporasi karena itu memang habitat dan jalur jelajahnya,” kata Woro, “korporasi harusnya dapat mengantisipasi kemungkinan kemunculan harimau. Abainya korporasi berarti sengaja menciptakan konflik antara manusia dan harimau.”
 
Jikalahari menyesalkan lambannya respon Gubernur Riau dan Bupati Indragiri Hilir terhadap peristiwa ini. “Termasuk tidak ada penyesalan dan permintaan maaf dari PT THIP terhadap keluarga korban dan terhadap masyarakat yang hidup di Lanskap Kerumutan, karena bisa jadi warga sekitar akan kembali menjadi korban,” kata Woro.
 
Editor Arif Wahyudi

Akses gagasanriau.com Via Mobile m.gagasanriau.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat,19 Juli 2019 - 23:01:28 WIB
    KPK Harus Memiskinkan dan Cabut Hak Politik Kepala Daerah di Riau Terlibat Korupsi

    Ditetapkan Tersangka Oleh KPK , Amril Mukminin Dan Zulkifli AS Coreng Muka Riau di Mata Nasional

    Ditetapkan Tersangka Oleh KPK , Amril Mukminin Dan Zulkifli AS Coreng Muka Riau di Mata Nasional GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Didik Arianto, Koordinator Aliansi Mahasiswa, Masyarakat Anti Korupsi (AMMAN ) Riau menyatakan dua kepala daerah yakni Amril Mukminin selaku Bupati Kabupaten Bengkalis dan Zulkifli Adnan Singkah (
  • Jumat,12 Juli 2019 - 15:21:01 WIB

    KPK Harus Usut Tuntas Kasus Bowo Sidik Libatkan Pemkab Meranti

    KPK Harus Usut Tuntas Kasus Bowo Sidik Libatkan Pemkab Meranti GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau mendukung penuh KPK untuk mengusut tuntas dalam kasus anggota DPR RI Bowo Sidik yang diduga melibatkan pejabat di Kabupaten Kepulauan Meran
  • Selasa,09 Juli 2019 - 20:29:52 WIB

    Kapolda Riau Didesak Tindak Tegas Judi Gelper

    Kapolda Riau Didesak Tindak Tegas Judi Gelper GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU -- Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo didesak untuk bertindak tegas terhadap praktek perjudian berkedok gelanggang permainan (gelper) yang tumbuh subur di Kota Pekanbaru dan beberapa kota
  • Selasa,09 Juli 2019 - 17:08:10 WIB

    GRB Layangkan Surat ke KPK Pertanyakan Bupati Bengkalis Tak Kunjung Ditahan

    GRB Layangkan Surat ke KPK Pertanyakan Bupati Bengkalis Tak Kunjung Ditahan GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Gerakan Riau Bersih (GRB) melayangkan surat untuk mempertanyakan kepada KPK RI terkait belum ditahannya dua kepala daerah yang sudah ditetapkan Tersangka oleh lembaga kebal hukum tersebut.
  • Selasa,09 Juli 2019 - 15:42:47 WIB
    Demo di Kejati Riau;

    ''KPK'' Desak KPK Tangkap Walikota Dumai Zulkifli AS

    ''KPK'' Desak KPK Tangkap Walikota Dumai Zulkifli AS GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU  - Gabungan masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Pengawasan Korupsi (''KPK'') mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangkap Walikota Dumai Zulkifli AS.
KABAR POPULER
KANTOR PUSAT:
Jl. Kertama Marpoyan Damai Perum Nusa Indah A48 Pekanbaru, Riau. 28125
Email: [email protected]
DOWNLOAD APP GAGASANRIAU.COM

  
tembilahan situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker