Soroti Persoalan PT. EMP Malacca Strait

Sejumlah Perwakilan Masyarakat Pulau Padang Datangi DPRD Meranti


Dibaca: 526 kali 
Senin,06 Agustus 2018 - 14:05:33 WIB
Sejumlah Perwakilan Masyarakat Pulau Padang Datangi DPRD Meranti
SELATPANJANG - Sejumlah Perwakilan Masyarakat Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau, Pulau Padang, Jum'at (4/8/18) siang mendatangi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti.
 
Kehadiran masyarakat tersebut merupakan langkah yang diambil terkait dengan keresahan dengan keberadaan perusahaan minyak dan gas (MIGAS) PT. Malacca Strait (Bakrie Grup) di wilayah kerja (WK) Selat Malaka yang meliputi Kab. Kepulauan Meranti, Siak dan Bengkalis tidak profesional dalam mengelola usaha bisnisnya.
 
Di gedung Rakyat, mereka disambut langsung Ketua Fraksi PPP, Dedi Putra, SHI dan Taufiek serta Ketua Fraksi Hanura, Emiratna, SE dan menggelar pertemuan di ruang rapat Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti.
 
Sementara dari masyarakat Desa Bagan Melibur, hadir Mantan Kepala Desa, Samaun, S.Sos, Tokoh Pemuda, Isnadi Esman, serta perwakilan masyarakat seperti Sumardi, Muhson, Tugiman, Hamdani dan Suparwan.
 
Isnadi Esman mengatakan, “Pertemuan ini berdasarkan surat resmi yang kami kirim pada tanggal 30 Juli 2018, setidaknya ada 4 poin besar yang menjadi, pertama tentang sistem rekrutmen dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang hingga saat ini masih menimbulkan persoalan, terutama untuk devisi transportasi/supir PT. Laut Jawa Makmur Sejati subkontraktor PT. EMP yang tidak merealisasikan pembayaran upah pekerja”.
 
“Selain itu ada masalah CSR, system pengadaan barang dan jasa, dan yang paling serius adalah dampak lingkungan yang menyangkut pada kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar wilayah kerja PT. EMP Malacca Strait ini, terutama di ring 1 mereka yaitu Desa Bagan Melibur Kec. Merbau”. Beber Isnadi yang juga merupakan Sekjend Ormas Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) ini.
 
Menurut Dedi Putra, ada beberapa poin yang disampaikan Masyarakat Desa Bagan Melibur dalam pertemuan berlangsung di ruang rapat Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti itu.
 
Di antaranya, Masyarakat mengklaim EMP Malacca Strait tidak transparan dalam Perekrutan Tenaga Kerja dan dalam pengadaan barang dan jasa tidak membuka kesempatan kepada pengusaha lokal.
 
"Kita sebagai Wakil Rakyat, tentunya kita menampung pengaduan dan aspirasi masyarakat ini terkait EMP Malacca Strait di Pulau Padang,"ungkap Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti itu.
 
"Mereka (perwakilan masyarakat, red) minta DPRD Kepulauan Meranti mengagendakan rapat antara masyarakat, Pemda dan pihak perusahaan, dan yang hadir nantinya adalah pihak yang berkompeten sehingga semua persoalan antar Masyarakat dan pihak perusahaan terselesaikan, kami akan segera mengagendakan rapat dengar pendapat sesegera mungkin” Tutup Anggota Komisi II Dedi Putra.
 
Editor: Arif Wahyudi
 

Akses gagasanriau.com Via Mobile m.gagasanriau.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa,02 April 2019 - 17:56:59 WIB

    Aktivitas Galian C Kian Marak di Dayun

    Aktivitas Galian C Kian Marak di Dayun GAGASANRIAU,COM.SIAK - Aktivitas galian tanah timbun atau dikenal dengan istilah Galian C di Jalan Baru, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak kian marak. Mirisnya, kegiatan yang jika tak terkontrol menyebabkan kerusakan lingkungan
  • Jumat,29 Maret 2019 - 12:34:12 WIB

    Kondisi Harimau Sumatera Terjerat di Pelalawan Mengenaskan

    Kondisi Harimau Sumatera Terjerat di Pelalawan Mengenaskan GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU  - Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Suharyono menyatakan bahwa kondisi Harimau Sumatera yang terjerat di Kabu
  • Senin,04 Maret 2019 - 13:12:39 WIB

    Ini Penyebab Harimau Sumatera Kerap Terkam Warga di Inhil

    Ini Penyebab Harimau Sumatera Kerap Terkam Warga di Inhil GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Organisasi lingkungan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menyatakan penyebab utama dari kejadian Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) memasuki perkampungan warga bahkan meluk
  • Selasa,22 Januari 2019 - 13:43:06 WIB

    Tuntutan Tak Dipenuhi, Kepala BPN Riau Dinilai Kangkangi Perintah Presiden Jokowi

    Tuntutan Tak Dipenuhi, Kepala BPN Riau Dinilai Kangkangi Perintah Presiden Jokowi GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau dinilai telah mengangkangi perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal tuntutan masyarakat Desa Koto Aman terhadap
  • Selasa,25 Desember 2018 - 14:39:07 WIB

    JMGR: Ribuan Ikan Mati Diduga Keracunan, DLH Pelalawan Harus Tanggap

    JMGR: Ribuan Ikan Mati Diduga Keracunan, DLH Pelalawan Harus Tanggap GAGASANRIAU.COM, PELALAWAN - Kejadian mengapungnya ribuan ikan di Sungai Kampar yang sedang ramai dibicarakan ini akhirnya ditanggapi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pelalawan sebagai mana yang di muat di beberapa media online di
KANTOR PUSAT:
Jl. Kertama Marpoyan Damai Perum Nusa Indah A48 Pekanbaru, Riau. 28125
Email: [email protected]
DOWNLOAD APP GAGASANRIAU.COM

  
tembilahan situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker