GAGASANRIAU.COM, INDRAGIRI HULU -- Sepertinya derita warga di wilayah pesisir Sungai Indragiri tampaknya belum akan berakhir.
Pasalnya, akses vital Jalan Tepian Sungai yang menghubungkan Desa Petalongan dengan Kelurahan Air Molek di Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), kembali ambrol dihantam abrasi parah pada Jumat (15/5).
Akibat insiden tersebut, mobilitas masyarakat nyaris lumpuh. Warga yang nekat melintas dipaksa bertaruh keselamatan ekstra karena sebagian besar badan jalan telah amblas ditelan sungai.
Abrasi mematikan kali ini bukanlah fenomena baru. Ini adalah lanjutan dari serangkaian bencana longsoran tanah yang terus dibiarkan menggerus kawasan tersebut sejak beberapa tahun ke belakang.
Jika ditarik secara garis lurus, setidaknya sudah ada satu kilometer jalan di daerah itu yang menjadi korban kebuasan abrasi tanpa adanya solusi permanen dari pemerintah.
Jalan Setapak Becek Jadi Andalan
Mulyadi S.Sos, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Inhu, membenarkan memburuknya kondisi infrastruktur tersebut.
"Benar, Jalan Tepian Sungai kembali mengalami abrasi," ujar Mulyadi membenarkan laporan warga di lapangan dikutip dari Riaupos.co.
Dia merinci, longsoran terbaru ini langsung menelan sekitar tujuh meter badan jalan ke dasar Sungai Indragiri.
Kondisi ini memaksa warga yang ingin melintas dengan kendaraan roda dua harus bersusah payah merayap melewati sisa tanah di pinggiran jalan.
Tragisnya, sisa jalan setapak di pinggir tebing yang ambrol itu dalam kondisi becek dan licin, membuat risiko tergelincir masuk ke sungai sangat tinggi.
Mulyadi mengklaim saat ini sudah mulai ada upaya pembuatan jalan alternatif yang letaknya sedikit dijauhkan dari bibir sungai mematikan tersebut.
"Namun saat ini (jalan alternatif tersebut) belum ada peningkatan jalan berupa pengerasan menggunakan pasir dan batu (Sirtu)," ungkapnya menyoroti lambannya pembangunan fisik di lapangan.
Siklus Lempar Tanggung Jawab ke PusatMirisnya lagi, alih-alih melakukan perbaikan langsung, birokrasi daerah kembali membentur dinding kewenangan. Atas kejadian abrasi berulang ini, BPBD Inhu hanya bisa menyatakan akan melaporkan bencana ini kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera III yang berkantor di Pekanbaru.
Alasannya klasik, penanganan fisik Daerah Aliran Sungai (DAS) bukan wewenang Pemkab Inhu, melainkan domain institusi pusat (BWS).
"Sama dengan kejadian-kejadian sebelumnya, hal yang sama juga sudah kami laporkan ke pihak BWS," sambung Mulyadi beralasan.
Di tengah cuaca dan curah hujan yang tak menentu saat ini, Mulyadi hanya bisa memberikan imbauan klise agar warga yang melintas meningkatkan kewaspadaan tingkat tinggi.
"Jika memang tidak memungkinkan melintas di sekitar titik abrasi, kami harapkan lebih baik melewati jalan alternatif yang ada, atau bisa juga memutar melewati Jalan Lintas Timur maupun Jalan Air Molek," harap Kalaksa BPBD Inhu menutup pembicaraan.