GAGASANRIAU.COM, SIAK -- "Kalau pimpinan kalian tidak bisa hadir, suruh saja tukang sapu kalian datang mewakili di sini!"
Kalimat menohok itu terlontar langsung dari mulut anggota DPRD Kabupaten Siak, Sabar Sinaga, Senin (18/5).
Pernyataan keras terlontar oleh jajaran legislatif di Negeri Istana lantaran manajemen PT Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL) kedapatan kembali mangkir untuk kedua kalinya dari undangan resmi rapat dengar pendapat (hearing).
Sehingga sikap acuh tak acuh korporasi perkebunan kelapa sawit tersebut, membuat legislator dari Partai Demokrat ini langsung mencecar Humas PT TKWL, Cecep, melalui sambungan telepon di hadapan seluruh peserta forum yang kian memanas.
Dalam komunikasi jarak jauh tersebut, Cecep berdalih tidak bisa memenuhi panggilan lantaran sedang berada di luar daerah.
"Mohon maaf saya tidak di Siak, sekarang posisi di Bangkinang (Kampar), namun ini tetap saya sampaikan ke manajemen," ujar Cecep berkilah dikutip dari Riauterkinicom.
Alasan tersebut dinilai janggal dan dicurigai sebagai upaya mengulur waktu. Sebab, jauh sebelum agenda hearing diketuk, lembaga DPRD Siak dipastikan telah melayangkan surat resmi agar manajemen perusahaan dapat menjadwalkan kehadiran jauh-jauh hari.
Pola mangkir ini serupa dengan undangan pertama, di mana saat itu perusahaan absen dan hanya meminta penjadwalan ulang tanpa alasan yang jelas.
"Kalau seperti ini, PT TKWL jelas tidak menghargai institusi DPRD Siak," tegas Sabar Sinaga dengan nada kecewa.
Diskusi Pincang dan Jalan Buntu
Padahal, agenda hearing kali ini sangat krusial karena dijadwalkan untuk membedah konflik pemenuhan kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan (FPKMS).
Sebuah hak konstitusional warga tempatan yang hingga kini terus diperjuangkan.
Sabar menegaskan bahwa pemanggilan ini murni bertujuan untuk memediasi benturan kepentingan antara masyarakat dan korporasi, bukan sebagai ajang penghakiman sepihak.
Namun, itikad baik parlemen justru dibalas dengan kursi kosong oleh pihak manajemen.
“Kami mengundang kalian untuk diskusi, mencari solusi bersama. DPRD mengundang perusahaan bukan untuk mencari-cari kesalahan," cetus legislator yang dikenal vokal tersebut.
Meskipun didera kekecewaan, forum sebenarnya masih memberikan kelonggaran terakhir bagi pihak manajemen untuk menunjukkan batang hidungnya sebelum pukul 14.00 WIB.
Namun, hingga batas waktu tersebut, tidak ada satu pun pembuat kebijakan dari PT TKWL yang hadir.
Absennya perwakilan perusahaan membuat jalannya diskusi menjadi pincang dan menemui jalan buntu.
Padahal, seluruh pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan masyarakat telah hadir membawa data lengkap.
Berdasarkan pantauan di lokasi, forum bentukan DPRD Siak ini dihadiri oleh jajaran unsur DPRD Siak, perwakilan warga terdampak, Penghulu Buantan Besar Suwanto.
Camat Siak Arie Darmawan, Sekcam Bungaraya Syafrawi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kaharuddin, Kepala BPN Kabupaten Siak, serta pihak Administrasi Wilayah (Adwil) Setda Siak.