GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Haryanto melakukan langkah berani yang baru saja melakukan perombakan besar-besaran terhadap aparatur sipil negara (ASN) di Lingkungan Sekretariat DPRD Riau.
Dimana, kebijakan mutasi masif ini menyasar sejumlah pejabat eselon III dan IV, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Sekretariat Dewan (Setwan) yang terkena imbas langsung dari agenda evaluasi tersebut.
Merespons perombakan yang diinstruksikan oleh Plt Gubernur Riau tersebut, Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, angkat bicara.
Dia menilai bahwa mutasi massal ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Riau merupakan suatu fenomena yang lumrah terjadi dalam lingkaran birokrasi pemerintahan.
Menurut Kaderismanto, sebagai seorang ASN maupun pegawai, setiap individu wajib memegang teguh kesiapan untuk ditempatkan dan ditugaskan di pos mana saja oleh pimpinan mereka, sesuai dengan kebutuhan mendasar dari organisasi.
Langkah perubahan penempatan posisi ini diyakini memiliki target dan tujuan strategis tertentu yang ingin dicapai oleh Kepala Daerah.
"Perombakan ini hal biasa. Sebagai ASN memang harus siap ditugaskan di manapun berada. Mutasi itu sebuah penyegaran," kata Kaderismanto memberikan keterangannya, Jumat (29/5/2026).
Komitmen Dukungan Parlemen untuk Hak Prerogatif Plt Gubernur
Kaderismanto menegaskan bahwa kebijakan mutasi tersebut sepenuhnya bersandar pada kewenangan prerogatif Gubernur Provinsi Riau, yang dalam periode ini dipegang oleh Plt Gubernur Riau.
Atas dasar legalitas formal itulah, unsur pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Riau menyatakan komitmen mereka untuk memberikan dukungan penuh terhadap langkah evaluasi vertikal tersebut.
"Pak Plt Gubernur, memiliki kewenangan itu. Pimpinan dan seluruh anggota DPRD memberikan dukungan terkait evaluasi dan mutasi ini," tegas Kaderismanto.
Lebih jauh, ia menguraikan bahwa titik tumpu utama dari pelaksanaan mutasi ini pada hakikatnya adalah memicu peningkatan etos kerja di kalangan ASN.
Selain itu, mutasi menjadi instrumen penting untuk menata kembali penempatan pegawai agar benar-benar selaras dengan kompetensi, kapasitas, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing individu.
"Targetnya bagaimana ASN kita memiliki etika kerja yang baik, etos kerja yang tinggi, kemudian diberikan tempat sesuai kompetensi yang dimiliki," paparnya.
Menepis Gejolak di Balik Angka Mutasi yang Fantastis
Kendati dinilai sebagai penyegaran rutin, Kaderismanto tidak menampik bahwa skala perombakan kali ini terhitung masif.
Dia mengakui, besarnya jumlah personel ASN yang digeser dalam gerbong mutasi ini pada akhirnya memicu perhatian serius dari publik, sekaligus memantik dinamika internal yang cukup hangat di lingkungan kerja DPRD Riau.
"Mungkin karena jumlahnya banyak, itu menjadi sesuatu yang berdinamika di Setwan DPRD," ucap Kaderismanto politisi PDI Perjuangan Riau ini.