GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU -- Pasca penunjukan nakhoda baru pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau yakni PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) kembali menuai sorotan tajam.
Pasalnya langkah Pemerintah Provinsi Riau dalam menetapkan jajaran direksi dinilai belum beranjak dari kepentingan pragmatis dan disinyalir masih kental dengan aroma bagi-bagi jatah kekuasaan.
Edi Basri, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, menyoroti secara khusus latar belakang serta rekam jejak Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) yang baru saja terpilih, Muhammad Haris alias Haris Kampay.
Karena menurut Edi, penunjukan Muhammad Haris sebagai orang nomor satu di perusahaan plat merah tersebut secara nyata tidak lepas dari intervensi kekuatan politik praktis.
Dirinya mempertanyakan indikator keberhasilan yang komprehensif, lantaran prestasi maupun kesuksesan yang bersangkutan dalam mengelola bisnis belum pernah terlihat ke publik.
Mengabaikan Asas Profesionalisme dan Jiwa Pengusaha Murni
Padahal, Edi mengungkapkan bahwa jauh sebelum proses seleksi ketat direktur PT SPR dilaksanakan, Komisi III DPRD Riau sudah mewanti-wanti dan menyampaikan rekomendasi tegas kepada panitia seleksi maupun pemegang saham.
Dewan mendesak agar figur yang dipilih memimpin BUMD strategis tersebut haruslah sosok yang betul-betul memiliki jiwa entrepreneurship (kewirausahaan) yang kuat serta profesionalitas tinggi, sehingga perusahaan daerah ini mampu kompetitif dan lincah dalam dunia usaha. Namun, harapan tersebut dinilai kontradiktif dengan hasil akhir seleksi.
Edi Basri mengaku, dalam konstelasi dunia usaha nasional maupun regional, dirinya belum mengetahui pasti apa portofolio prestasi dan kesuksesan yang pernah diraih oleh direktur baru tersebut.
"Saya belum tahu juga kan apa kesuksesan dia dulu dalam bidang usaha, saya belum tahu juga ini. Tapi menurut saya, idealnya dengan permasalahan SPR itu, kita harapkan yang dikedepankan adalah profesionalisme," ujar Edi Basri Minggu (31/5/2026) dikutip dari CAKAPLAH.
Lebih lanjut, Edi berharap besar agar pos jabatan direktur BUMD diisi oleh figur yang memiliki karakter entrepreneurship murni dan bekerja secara profesional.
Namun ironisnya, sejak proses seleksi bergulir hingga menyaring tiga nama calon yang lolos ke tahapan final, dirinya sama sekali tidak melihat adanya karakter pengusaha tulen pada diri para kandidat.
"Kalau yang kita lihat kemarin tiga orang calon itu tidak ada yang entrepreneurship murni, kan gitu kan? Tidak ada artinya tidak murni, tidak pure pengusaha lah, kan begitu," cecar Edi.
Ia menegaskan, ekspektasi legislatif sejak awal adalah memunculkan sosok yang kompeten di bidangnya.
"Yang kita harapkan itu adalah muncul sosok yang betul-betul pengusaha murni, kan begitu, dan sukses di bidangnya. Kalau yang sekarang ini terkesannya masih sebuah kekuatan politik yang baru ini. Dipilih karena ada kekuatan politik lah," jelasnya blak-blakan.
Komisi III Pasang Mata: Beri Waktu Sembari Tagih Program Kerja
Kendati mencium aroma intervensi politik yang pekat dalam proses penunjukan ini, Komisi III DPRD Riau selaku mitra kerja tetap akan memantau ketat kinerja jajaran direksi yang baru dalam beberapa waktu ke depan.
Guna membuktikan kapasitas kerja di lapangan, dewan berencana menagih dan membedah program kerja konkret yang diusung oleh direktur anyar tersebut.
Edi menyatakan pihaknya memilih bersikap realistis dan enggan terburu-buru memberikan penilaian prematur terkait masa depan korporasi daerah tersebut di bawah kepemimpinan Muhammad Haris.
"Tapi kalau untuk harapan lebih baik ke depan kita belum bisa menyikapi sekarang. Tapi kalau tentang kemampuan dan kapasitas mereka, ya tentu kita kasih waktu dulu kan untuk mereka," pungkas Edi.
.jpg)
