GAGASANRIAU.COM, SIAK -- Gelombang protes akibat lumpuhnya RSUD Tengku Rafi'an Siak kini merembet ke ranah politik. Wakil rakyat di DPRD Kabupaten Siak mulai geram dengan Kebijakan Bupati Afni Zulkifli hingga terjadi pemogokan massal tenaga medis.
Kali ini Sabar Sinaga, anggota DPRD Siak dari Fraksi Partai Demokrat yang merupakan bagian dari koalisi pendukung Bupati Afni Zulkifli dan Wakil Bupati Syamsurizal, melontarkan kritik "menukik" dan enggan lagi membela kebijakan pemerintah daerah yang dinilai ugal-ugalan dalam mengelola anggaran.
Sabar mengaku tidak bisa lagi bersikap normatif melihat hak para dokter spesialis ASN "diuapkan" sejak September 2025 dengan dalih efisiensi, sementara pelayanan publik dipertaruhkan.
"Kami sangat kecewa dengan cara Pemkab mengelola keuangan. Jika alasannya efisiensi, kenapa ada diskriminasi dalam pengalokasian anggaran?" cetus Sabar Sinagadikutip dari riauterkinicom, Selasa (17/3).
Ironi Anggaran: Hak Dipangkas, Rekrutmen Baru Jalan Terus
Tidak hanya itu, Sabar juga membongkar kejanggalan logika efisiensi yang didengungkan Pemkab Siak.
Dia menyoroti kontradiksi di mana uang kelangkaan profesi untuk dokter spesialis di RSUD Tengku Rafi'an disetop, namun di sisi lain, RSUD Tualang justru terlihat leluasa membuka keran rekrutmen dokter kontrak baru.
Diskriminasi anggaran ini dianggap sebagai tamparan bagi para dokter spesialis yang telah mengabdi.
Dia menilai alasan keterbatasan dana hanyalah kedok untuk menutupi prioritas anggaran yang salah sasaran.
Baca juga : Siak Darurat Medis: RSUD Lumpuh Total Usai Dokter Spesialis Dikhianati Pemkab
"Kedepan, tusi (tugas dan fungsi) pengawasan akan menukik tajam secara komprehensif pada upaya pemenuhan kebutuhan keuangan di sektor prioritas," ancam Sabar, memberikan sinyal bahwa dukungan politiknya tidak lagi menjadi cek kosong bagi eksekutif.
Kegagalan Kepemimpinan di Tengah Krisis Kemanusiaan
Kritik tajam ini semakin valid mengingat absennya Bupati Afni Zulkifli dan Plt Kadiskes dr. Handry dalam audiensi krusial bersama para dokter.
Ketiadaan pucuk pimpinan di tengah lumpuhnya layanan jantung, bedah, hingga kejiwaan ini dianggap sebagai bentuk abai terhadap nyawa rakyat Siak.
Hingga Selasa siang, RSUD Tengku Rafi'an masih terpantau tutup total untuk layanan rawat jalan.
Komunikasi yang buntu dan sikap "menghilang" Bupati dinilai sebagai potret nyata kegagalan kepemimpinan dalam merespons krisis kemanusiaan yang sedang membayangi Negeri Istana.
Sabar memperingatkan bahwa DPRD tidak akan lagi sekadar formalitas dalam mengawasi anggaran, terutama jika menyangkut sektor kesehatan yang berurusan langsung dengan keselamatan warga.
