GAGASANRIAU.COM, SIAK -- Lantaran sistem penganggaran yang buruk, kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak dilaporkan sedang berada dalam tekanan hebat.
Marudut Pakpahan, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Siak secara mengejutkan mengusulkan agar seluruh pengadaan fisik di lingkungan Pemkab Siak dihentikan total sementara waktu.
Karena menurut Marudut, "kesehatan" kantong daerah sudah masuk tahap mengkhawatirkan karena banyak kewajiban mendesak yang belum tuntas, mulai dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN hingga insentif tenaga medis.
"Demi penyelamatan Kabupaten Siak, sebaiknya seluruh kegiatan belanja fisik dinolkan terlebih dahulu. Anggaran harus difokuskan untuk membayar kewajiban pemerintah daerah," tegas Marudut, Selasa (17/3).
Jeritan ASN dan Ketidakpastian Dividen BUMD
Diungkapkan Marudut, krisis tersebut makin terlihat nyata dengan tersendatnya pembayaran hak-hak dasar aparatur negara.
Dibeberkan Marudut bahwa TPP ASN, insentif tenaga kesehatan, hingga tunjangan khusus bagi dokter spesialis kini terancam macet jika pemerintah tetap nekat mendahulukan proyek fisik.
Baca juga : RSUD Siak Lumpuh: Puluhan Dokter Spesialis Mogok Massal, Bupati Afni Zulkifli Pilih Absen?
Kondisi kian pelik karena sumber pendapatan dari BUMD andalan, PT Bumi Siak Pusako (BSP), masih menggantung. Dividen sebesar Rp100 miliar yang diharapkan bisa menambal lubang anggaran belum bisa dipastikan karena masih menunggu audit Kantor Akuntan Publik (KAP).
"Fokuskan anggaran untuk membayar utang, TPP ASN, serta tunjangan kelangkaan profesi tenaga medis," tambah Marudut.
Sentilan Program "Seragam Gratis" dan e-Katalog
Marudut juga membidik program pengadaan seragam sekolah gratis yang menurutnya tidak berdampak pada ekonomi rakyat lokal.
Dia mengkritik penggunaan mekanisme e-Katalog yang justru memenangkan perusahaan luar daerah, sehingga UMKM lokal Siak hanya jadi penonton.
"Kalau tujuan pemerintah menghidupkan UMKM, mekanismenya harus berpihak ke pengusaha lokal. Jika semua lewat e-Katalog tanpa strategi daerah, UMKM Siak mati. Karena itu, pengadaan seragam gratis sebaiknya dihentikan saja," ujarnya tajam.
Kritik Manajemen: BUMD "Lumpuh" dan Mutasi Jabatan
Tak hanya soal duit, Marudut juga menyerang tata kelola birokrasi Pemkab Siak. Ia menyoroti banyaknya BUMD strategis yang masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt), yang dinilai menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dia juga menyentil mekanisme mutasi jabatan yang dianggap tidak berbasis kompetensi, serta mempertanyakan transparansi penggunaan dividen BUMD yang dipakai untuk membayar THR.
Hingga saat ini, publik Siak menunggu penjelasan terbuka dari Bupati terkait spekulasi "kebangkrutan" anggaran ini agar tidak menimbulkan kegaduhan lebih lanjut di tengah masyarakat.
