GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU -- Miris sekali!. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Siak, Riau, resmi memasuki masa kelam.
Dan mulai Selasa (17/3), puluhan dokter spesialis Aparatur Sipil Negara (ASN) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Rafi'an menyatakan mogok kerja dan menutup layanan pasien.
Aksi ekstrem ini merupakan buntut dari kekecewaan mendalam para "pahlawan medis" terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak yang gagal membayar uang kelangkaan profesi sebesar Rp30 juta per bulan.
Mirisnya lagi, hak para ahli medis ini menunggak sejak September 2025 hingga Februari 2026 dengan dalih efisiensi anggaran.
"Diberitahukan kepada semua pasien rawat jalan hari Selasa tanggal 17 Maret Poliklinik TUTUP. Terkecuali Poliklinik Obgyn," bunyi pengumuman yang menghentak publik Siak sejak Senin malam dikutip dari ANTARA.
Afni Zulkifli Mangkir, Audiensi Berakhir Buntu
Lumpuhnya RSUD Siak kian diperparah dengan sikap dingin petinggi daerah. Pada audiensi yang digelar Senin (16/3), Bupati Siak Afni Zulkifli justru tak menampakkan batang hidungnya.
Tak hanya Bupati, Kepala Dinas Kesehatan Siak pun kompak absen dalam pertemuan krusial tersebut.
Baca juga : Pantas Saja Hak ASN dan Dokter Terancam, Manajemen Penganggaran Pemkab Siak Buruk!
Sikap abai ini kian menyakitkan ketika para dokter diundang ke rumah dinas Bupati pada sore harinya oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mahadar, namun lagi-lagi orang nomor satu di Siak itu tetap tidak hadir.
Penantian panjang para dokter spesialis berakhir tanpa solusi, menyisakan ruang pendaftaran yang kini tertutup rapat.
Hak Kompetensi vs Dalih Efisiensi
Para dokter spesialis menilai kebijakan efisiensi yang diambil Pemkab Siak sebagai bentuk diskriminasi.
Padahal, dalam kontrak kerja, Pemkab secara sadar menyatakan sanggup membayar tunjangan kelangkaan profesi tersebut sebagai kompensasi atas kompetensi tinggi yang mereka miliki.
"Jangan ada diskriminasi, mohon segera hak kami dikeluarkan sesuai kompetensi yang kami miliki," tulis pernyataan resmi ASN dokter spesialis Kabupaten Siak.
Aksi mogok ini dipastikan berlangsung hingga Pemkab Siak melunasi seluruh tunggakan tunjangan selama enam bulan terakhir.
Akibatnya, ribuan pasien rawat jalan kini terlunta-lunta tanpa kepastian layanan medis.
Citra Daerah di Pertaruhkan
Kebijakan mengorbankan hak tenaga medis atas nama efisiensi anggaran dipertanyakan banyak pihak.
Di tengah beban kerja yang tinggi, pengabaian hak dokter spesialis ini dinilai sebagai langkah blunder yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
Kini, bola panas ada di tangan Bupati Afni Zulkifli.
Publik menanti keberanian pemimpin daerah untuk segera menyelesaikan sengketa ini, atau membiarkan RSUD Tengku Rafi'an menjadi saksi bisu runtuhnya sistem kesehatan di Kabupaten Siak.
