GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU -- Para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memenuhi kursi dalam rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025,
Sebelumnya sempat memicu kegeraman Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Haryanto pada pekan lalu, lantaran banyak yang tidak hadir.
Namun kini para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini mendadak rajin dan berbondong-bondong menghadiri rapat paripurna di DPRD Riau.
Pemandangan kontras ini terlihat dalam rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (6/7).
Kursi-kursi yang biasanya melompong, kini tampak penuh sesak oleh kehadiran para pucuk pimpinan satker tersebut.
Bahkan, sejumlah kursi yang sedianya dialokasikan untuk tamu undangan ikut terisi penuh.
Fenomena "tobat berjamaah" para anak buahnya ini pun mendapat respons singkat dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Dia mengapresiasi perubahan sikap tersebut, meski hal itu baru terjadi setelah dirinya melempar amarah di muka publik.
"Baguslah," ujar SF Hariyanto singkat saat ditemui usai rapat, Senin (6/7).
Sentilan Keras SF Hariyanto: Yang Pakai Anggaran OPD, Mengapa Mangkir?
Sikap tertib yang ditunjukkan para kepala OPD hari ini tak lepas dari ketegangan yang terjadi pada Kamis pekan lalu.
Dalam rapat paripurna penyampaian Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025 saat itu, SF Hariyanto tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya melihat ruang sidang yang sepi dari kehadiran para pejabat eselon II.
SF Hariyanto kala itu langsung menghujani para kepala OPD dengan kritik tajam.
Baginya, ketidakhadiran para pejabat tersebut mencerminkan sikap tidak bertanggung jawab atas uang rakyat yang telah mereka belanjakan sepanjang tahun anggaran 2025.
"Ini kan Ranperda Laporan Pertanggungjawaban. Yang memakai anggaran itu OPD, masa dia (kepala OPD) malah tidak hadir? Kalaupun tidak hadir, apa alasannya?" cetus SF Haryanto pekan lalu.
Tak sekadar menggertak, mantan pejabat Kementerian PUPR ini bahkan menegaskan tidak akan mendelegasikan sanksi tersebut kepada Sekretaris Daerah, melainkan akan mengeksekusinya secara langsung.
"Jadi ini saya tegur nanti, saya langsung yang menandatangani surat tegurannya," tegas SF saat itu.
Gertakan sang Plt Gubernur tampaknya manjur. Takut dicopot atau mendapat rapor merah, seluruh kepala OPD kini memilih mengamankan kursi mereka di ruang sidang paripurna ketimbang melanjutkan tabiat mangkir yang sempat menjadi sorotan.
Meski kehadiran kali ini penuh, publik kini tinggal mengawal apakah kehadiran fisik para kepala OPD ini juga berbanding lurus dengan transparansi dan akuntabilitas mereka dalam mempertanggungjawabkan miliaran rupiah dana APBD Riau 2025 yang telah mereka habiskan.