GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU -- Ma'mun Solikhin, S.Ag. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau bergerak cepat merespons rapor merah pengelolaan keuangan di tubuh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau.
Komisi IV DPRD Riau kata Ma'mun kini menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membongkar dugaan penyimpangan anggaran yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Langkah konfrontatif DPRD Riau ini dipicu oleh terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau Tahun Anggaran 2025.
Dimana, dalam dokumen tersebut, auditor negara menguliti sejumlah proyek infrastruktur di Dinas PUPRPKPP yang dinilai bermasalah dan tidak akuntabel.
Berdasarkan data LHP BPK RI, noktah hitam anggaran di Dinas PUPRPKPP Riau terkonsentrasi pada proyek-proyek strategis rakyat, meliputi kegiatan rehabilitasi serta pemeliharaan jalan dan jembatan.
Tak hanya itu, BPK juga mencium aroma janggal pada pos belanja bahan bangunan dan konstruksi yang nilainya dinilai tidak wajar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Ma'mun Solikhin yang juga politisi PDI Perjuangan Riau ini, tidak menampik adanya kekacauan tata kelola di instansi sekor basah tersebut.
Ma'mun secara blak-blakan membongkar bahwa Dinas PUPRPKPP memang tengah didera kronisnya problem internal, yang diperparah oleh skandal hukum masa lalu yang saat ini proses sidangnya sedang bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru.
"Kalau di PUPR memang kita lihat kemarin, problem di internal kita paham, karena kemarin ada persoalan-persoalan hukum dengan yang sebelumnya," ungkap Makmun, Minggu (21/6).
Kendati instansi tersebut tengah diguncang prahara hukum, Ma'mun menegaskan Komisi IV sebagai mitra kerja strategis tidak akan tinggal diam membiarkan kebocoran anggaran terus berlanjut.
Pihaknya dipastikan bakal menyeret jajaran Dinas PUPRPKPP ke ruang sidang legislatif untuk mempertanyakan pertanggungjawaban mutlak atas temuan miring BPK tersebut.
"Nanti kita dari Komisi IV akan adakan rapat atau RDP lagi dengan PUPR, kita akan cek, supaya ke depan itu clear and clean," tegas Ma'mun.
Melalui momentum pemanggilan paksa ini, DPRD Riau mendesak adanya reformasi total birokrasi dan sistem keuangan di Dinas PUPR Riau maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Ma'mun mengingatkan agar pengelolaan uang rakyat ke depan wajib mengacu pada standar kepatuhan tinggi yang digariskan oleh BPK dan parlemen, bukan justru menjadi ladang bancakan korupsi.
.jpg)
.jpg)
