GAGASANRIAU.COM, BANGKINANG - Pemerintah Kabupaten Kampar terus meneguhkan komitmennya dalam menghadirkan perlindungan sosial yang merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah nyata ini diwujudkan melalui pengawalan penyaluran program bantuan sosial dari pemerintah pusat.
Komitmen tersebut terlihat jelas dalam penyerahan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) program bantuan sembako dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia. Penyerahan bantuan ini dipusatkan di Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar.
Sebanyak 1.071 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tahap I di Kecamatan Kampar Utara secara resmi tercatat sebagai penerima bantuan sosial tersebut. Program ini menjadi angin segar dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok harian warga.
Penyerahan kartu tersebut dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., pada Kamis (7/5/2026). Kehadiran pimpinan daerah memberikan semangat tersendiri bagi para penerima manfaat.
Penyerahan secara langsung ini dikhususkan bagi 57 Orang Penerima Manfaat susulan Tahap I Tahun 2026 di wilayah Kecamatan Kampar Utara. Senyum bahagia terpancar dari wajah para warga saat menerima kartu bantuan tersebut.
Acara penyerahan bantuan sosial ini dihadiri oleh jajaran pejabat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Sinergi antar-lembaga terlihat kokoh demi suksesnya penyaluran bantuan di tingkat tapak.
Tampak hadir mendampingi Wakil Bupati, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar, Agustar, serta Ketua Tim (Katim) SDM PKH Kabupaten Kampar, Helkis, S.Pd. Hadir pula Camat Kampar Utara, Syamsurizal, beserta jajaran pemerintah kecamatan.
Dalam sambutan resminya, Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti menegaskan bahwa program KKS ini merupakan instrumen penting. Program ini menjadi bagian dari kebijakan strategis pemerintah dalam membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif.
Misharti menjelaskan bahwa perlindungan sosial bukan sekadar bantuan cuma-cuma, melainkan wujud tanggung jawab negara. Setiap warga negara yang membutuhkan berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan yang layak.
"Program ini merupakan bukti nyata Pemerintah hadir bersama masyarakat dalam memberikan perlindungan sosial sebagai hak dasar warga negara," ungkap Wakil Bupati Kampar penuh penekanan.
Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat. Kerja keras jajaran lintas sektor dinilai berhasil menjaga kelancaran proses distribusi.
Apresiasi ditujukan mulai dari jajaran pemerintah daerah, Dinas Sosial, jajaran perbankan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), para kepala desa, pendamping sosial, hingga partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.
"Mari kita jadikan kegiatan penyerahan ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Kampar yang lebih sejahtera dan berkeadilan," ujar Misharti mengobarkan semangat gotong royong.
Lebih lanjut, Wakil Bupati Kampar memberikan penekanan khusus terkait akurasi data penerima bantuan. Pihaknya tidak ingin ada warga yang terlewat atau bantuan salah sasaran akibat masalah administrasi.
Misharti menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah harus memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan. "Penerima manfaat KKS program sembako dari Kemensos ini harus benar-benar tepat sasaran," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar, Agustar, menjelaskan bahwa program KKS ini merupakan bentuk penyaluran bantuan sosial non-tunai. Mekanisme ini diterapkan bagi keluarga yang telah memenuhi kriteria Kemensos RI.
Agustar memaparkan secara rinci data penyaluran KKS di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Penyaluran ini merupakan bagian dari alokasi besar program perlindungan sosial tahun berjalan.
"Total untuk Kabupaten Kampar ada 24.239 KKS baru Tahap I Tahun 2026. Hari ini kita serahkan 57 KKS susulan, dan khusus untuk KPM di Kecamatan Kampar Utara totalnya ada 1.071 penerima manfaat," urai Kadinsos Kampar.
Agustar menambahkan bahwa proses penyaluran bantuan non-tunai ini mengandalkan kerja sama strategis dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Seluruh proses di lapangan mendapatkan pendampingan ketat dari tim pendamping sosial.
Pendampingan dan verifikasi berjenjang dilakukan demi menjaga akuntabilitas program. Sinergi ini memastikan bantuan dari pemerintah pusat diterima oleh masyarakat secara tepat sasaran, transparan, aman, dan bermanfaat nyata.(ADV)