GAGASANRIAU.COM, BANGKINANG - Pemerintah Kabupaten Kampar terus bergerak aktif dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah serta melindungi hak-hak konsumsi masyarakat. Langkah antisipatif dan terukur terus diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Keseriusan tersebut ditunjukkan saat Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Media Center Kantor Bupati Kampar pada Senin (18/5/2026).
Rakor tingkat nasional ini diselenggarakan secara intensif oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan diikuti oleh pimpinan daerah dari seluruh Indonesia.
Agenda akbar ini dirangkaikan dengan dua pembahasan strategis lainnya, yakni Pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Pengawasan Obat dan Makanan serta Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
Jalannya rapat koordinasi nasional ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, melalui sambungan konferensi video.
Rakor tersebut turut menghadirkan jajaran pimpinan lembaga kementerian pusat, di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Badan Pangan Nasional (Bapanas), BPOM RI, serta Perum Bulog.
Agenda utama rapat difokuskan pada pembahasan langkah-langkah konkret dan strategis guna menjaga keterjangkauan harga pangan serta kelancaran pasokan komoditas di tingkat daerah.
Selain itu, forum ini membahas optimalisasi DAK Non-Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dialokasikan khusus untuk penguatan pengawasan obat dan makanan di daerah.
Langkah ini bertujuan memperkuat peran pengawasan pemerintah daerah bersama BPOM guna memastikan masyarakat terhindar dari peredaran produk makanan dan obat ilegal atau berbahaya.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa penanganan inflasi daerah harus dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan melibatkan kolaborasi lintas sektor.
"Pengendalian inflasi perlu dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Semua program yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat harus berjalan seiring," tegas Mendagri.
Tito Karnavian juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif memanfaatkan DAK Non-Fisik BOK POM dalam menjamin keamanan serta mutu produk pangan yang beredar di tengah warga.
Menanggapi arahan kementerian pusat, Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar menyatakan komitmen penuh Pemkab Kampar dalam mengawal stabilitas harga serta memperkuat pengawasan pangan di daerah.
Ahmad Yuzar menegaskan bahwa Pemkab Kampar siap memperkuat koordinasi lintas Perangkat Daerah untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan keterjangkauan harga pasar tetap terjaga.
"Pengendalian inflasi harus dilakukan secara terukur dan terkoordinasi. Sinergi dengan pemerintah pusat dan lintas sektor adalah kunci utama stabilitas harga," ujar Ahmad Yuzar optimis.
Bupati juga menyambut baik dukungan alokasi DAK Non-Fisik BOK POM guna memperketat pengawasan obat dan makanan yang beredar di pasar-pasar tradisional maupun ritel modern di Kampar.
Terkait sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Bupati Ahmad Yuzar menilai bahwa sertifikasi halal merupakan faktor krusial dalam meningkatkan kualitas serta kepercayaan konsumen.
Ahmad Yuzar mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kampar untuk segera mengurus dan melengkapi legalitas sertifikasi halal bagi produk-produk lokal mereka.
"Sertifikasi halal bukan hanya kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga peluang emas bagi UMKM Kampar untuk memperluas jangkauan pasar dan mendongkrak daya saing," pangkas Bupati.
Keikutsertaan aktif Pemkab Kampar dalam perhelatan nasional ini makin mempertegas komitmen daerah dalam menciptakan iklim ekonomi yang stabil, aman, dan menyejahterakan seluruh masyarakat.(ADV)