GAGASANRIAU.COM, BANGKINANG - Di tengah dinamika harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berfluktuasi, Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya untuk tidak tinggal diam dalam merespons kekhawatiran para petani.
Atas arahan Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar bergerak cepat menyikapi dan mengawal aspirasi masyarakat di lapangan.
Langkah konkret yang ditempuh diwujudkan melalui pelaporan dan koordinasi intensif bersama Dinas Perkebunan Provinsi Riau guna menyikapi keluhan harga TBS di berbagai pabrik kelapa sawit (PKS) di Kampar.
Laporan berkala tersebut kemudian diteruskan secara kolektif kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian sebagai upaya merumuskan solusi strategis dan komprehensif.
Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar, Marhalim, mengungkapkan bahwa persoalan fluktuasi harga TBS ini pada dasarnya dialami oleh hampir seluruh daerah sentra sawit di Indonesia.
Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini membutuhkan kolaborasi serta sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, asosiasi petani, hingga para pelaku usaha di industri kelapa sawit.
Pemerintah Kabupaten Kampar sangat memahami beban berat yang dirasakan petani, sehingga seluruh data perkembangan harga di lapangan terus disuplai ke tingkat yang lebih tinggi.
Isu harga TBS dinilai cukup kompleks karena dipengaruhi rantai variabel global, seperti pergerakan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), regulasi ekspor, hingga tingginya biaya logistik.
Mengingat kompleksitasnya, Bupati Ahmad Yuzar mendorong penyelesaian secara nasional agar tercipta tata niaga yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.
Koordinasi yang dibangun Pemkab Kampar bertujuan untuk mendapatkan gambaran utuh terkait pola pasar dan dinamika tata niaga sawit yang sedang berjalan saat ini.
Informasi mendalam dari daerah kini menjadi bahan pertimbangan penting bagi Kementerian Pertanian dalam mengevaluasi rantai pasok industri kelapa sawit nasional.
Pemerintah pusat juga menegaskan sikap tegas terhadap PKS yang terbukti melakukan pelanggaran aturan, dengan sanksi berjenjang hingga ancaman pencabutan izin usaha.
Bagi Pemerintah Kabupaten Kampar, kesejahteraan para petani merupakan salah satu pilar utama yang menyokong ketahanan dan keberlanjutan ekonomi daerah.
Keberlangsungan usaha perkebunan rakyat menjadi fokus pembangunan daerah demi menjaga roda perekonomian Kampar agar tetap tumbuh secara positif.
Pemerintah daerah berkomitmen mendorong hadirnya regulasi yang memberikan rasa keadilan serta kepastian harga bagi petani tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan industri.
Penyampaian aspirasi dilakukan secara santun dan berjenjang demi memastikan suara para petani didengar langsung oleh pemangku kebijakan penentu.
Di tengah situasi ini, masyarakat dan petani sawit diimbau untuk tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu spekulatif yang belum terverifikasi.
Pemkab Kampar memastikan setiap keluhan yang masuk dicatat dengan teliti dan terus diperjuangkan secara konsisten melalui jalur birokrasi yang resmi.
Langkah cepat dan terukur ini menjadi bukti nyata hadirnya Pemerintah Kabupaten Kampar di tengah masyarakat, khususnya para petani yang menjadi tulang punggung daerah.
Melalui komunikasi aktif ke tingkat provinsi hingga pusat, Pemkab Kampar terus mengawal perjuangan ini demi terciptanya iklim perkebunan rakyat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.