SBY Didesak Segera Selesaikan Konflik Agraria Di Pulau Padang

[caption id="attachment_1819" align="alignleft" width="300"] SBY-Dihantui-Krisis-Kepercayaan[/caption] gagasanriau.com- Ratusan masyarakat Pulau Padang kabupaten Kepulauan Meranti dari berbagai desa, terdiri dari desa Lukit, Sungai Anak Kamal, desa Pelantai, Mekar Sari, Kelurahan Ulu Asam, desa Bagan Melibur, dan desa Mengkirau ramai-ramai mendesak presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mempertimbangkan hasil rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) dan Komnas HAM terkait konflik agraria HTI PT. RAPP di  Pulau Gambut tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara mengirim pesan singkat secara massal kepada berbagai media massa untuk diterbitkan termasuk kepada gagasanriau.com. Dari pesan singkat yang dikirim ke gagasanriau.com secara garis besar masyarakat Pulau Padang  mendesak SBY agar segera menjalankan hasil rekomendasi Watimpres dan Komnas Ham untuk merevisi segera kebijakan SK Menhut No.327 dengan mengeluarkan Blok Pulau Padang dari konsesi HTI kepada PT. RAPP. Pada tanggal 16/9/2012 Watimpres yang diutus oleh SBY melakukan investigasi langsung ke Pulau Padang dan melakukan pertemuan dengan berbagai tokoh masyarakat serta tokoh pemuda dan dihadiri ribuan masyarakat memadati tempat pertemuan di Masjid Sirajul Huda Kampung Jawa desa Bagan Melibur. Dan pada tanggal 3 /1/2012 Komnas HAM sempat mengeluarkan resolusi kepada Sby untuk menghentikan operasional PT. RAPP di Blok Pulau Padang karena dianggap ada pelanggaran HAM beroperasinya perusahaan. Masyarakat berharap Sby untuk lebih serius dan bertanggungjawab terkait konflik yang terus berkepanjangan ini agar masyarakat lebih tenang menjalani keseharian mereka tanpa harus dihantui rasa takut dengan intimidasi perusahaan dan pihak kepolisian dengan selalu menebar kebencian dan pecah belah hubungan sosial masyarakat yang pada awalnya rukun sebelum kedatangan perusahaan, juga sekarang polisi gencar melakukan penangkapan terhadap pejuang dikampung kami”kata Jagat tokoh muda Pulau Padang. Dengan terjadinya penangkapan bukan malah menyelesaikan masalah malah menambah kemarahan masyarakat dan menunjukan bahwa perusahaan lebih menguasai sistem kenegaraan dari pada presiden nya, dan masyarakat semakin berani bukan takut jika penguasa tidak mampu membela rakyatnya”ujar Jagat lagi menambahkan. Jagat menegaskan bahwa perjuangan masyarakat tak akan berhenti jika pemerintah terus memelihara konflik ini dan juga masyarakat tidak bodoh untuk persoalan yang mereka pahami selama bertahun-tahun perjuangan seluruh masyarakat Pulau Padang.Adit*