Pemprov Terima Rp.400 Juta, Kadin Riau Pinta Ritos Ditinjau Ulang

Gagasanriau.com Pekanbaru-Pembangunan pusat perbelanjaan di komplek purna MTQ di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru mendapat kritik dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Riau, karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial secara ekonomis maupun sosial.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Riau sendiri telah menerima pembayaran uang Rp.400 juta sejak 2011 yang lalu sebagai kompensasi 10 persen dari nilai pembangunan.

"Kawasan tempat dibangunnya Ritos bersebelahan dengan gedung purna MTQ yang dalam visi Riau 2020 menjadikan provinsi ini sebagai pusat kebudayaan Melayu dan Islami," papar Wakil Ketua Kadin Provinsi Riau Nasirday di Pekanbaru, Kamis (5/2/2015).

Dia mengatakan, dalam rencana pembangunan Ritos memiliki tinggi 16 lantai dengan total investasi sebesar Rp1,5 triliun yang ditargetkan mulai dibangun pada Oktober 2015 tersebut dikhawatirkan akan menjadi tempat melakukan kemaksiatan di Kota Pekanbaru.

Sebab dari fasilitas yang disediakan gedung tersebut seperti hotel, kolam renang dan hiburan, tidak tertutup kemungkinan akan timbul berbagai kemaksiatan yang bertentangan dengan cita-cita pemimpin Riau waktu itu.

Selain itu, pembangunan Ritos tentu akan mengubah sejarah yang mencatatkan Provinsi Riau pernah menjadi tuan rumah MTQ nasional.

"MTQ nasional di Riau itu lah makanya Presiden Soeharto waktu itu mau menginjakkan kakinya. Itu eranya Gubernur Riau Soeripto. Lalu di masa Gubernur Saleh Djasit, purna MTQ ditambah fasilitas Gedung Anjungan Seni Idrus Tintin,' katanya menjelaskan.

Pembangunan Gedung Seni Idrus Tintin, lanjut dia, merupakan bagian untuk mendukung visi Riau 2020. Di sekitar komplek purna MTQ tersebut, di bangun miniatur berbagai rumah yang menandakan kabupaten/kota di Riau.

Tujuan dari pembangunan itu tidak lain agar generasi muda mengenal rumah adat dan kebudayaan Melayu di Riau seperti tiap libur atau akhir pekan, maka mereka bisa mengunjungi mulai dari anak usia dini sambil rekreasi dan belajar.

"Jika Ritos dibangun, sudah pasti satu tempat bersejarah di Kota Pekanbaru terhapus," beber Nasir sembari menyarankan jika investor tetap ngotot ingin menanamkan modal, maka Kadin Riau siap mencarikan lahan baru.

Biro Perlengkapan Sekretaris Daerah Provinsi (Settdaprov) Riau mengakui belum melaporkan tahapan yang sudah dilalui dalam rencana pembangunan RITOS dengan pihak ketiga sejak 2011. Di mana sejak saat itu, pemerintah provinsi telah menerima uang sebesar Rp400 juta.

"IMB (Izin Medirikan Bangunan) sudah ke luar. Memang pihak pengembang dan Gubernur Riau belum bertemu. Nanti akan disiapkan jadwalnya, karena masih menunggu kesediaan pihak kontraktor," ujar Kasubag Inventaris dan Aset Biro Perlengkapan Setdaprov Riau Edy Saputra.

Dia mengatakan, besaran angka Rp400 juta tersebut diterima pemerintah provinsi yang merupakan kontribusi sebesar 10 persen dalam pembangunan dengan status bangun guna serah.

Di mana sebesar Rp1,5 miliar, maka pemerintah provinsi sudah bisa mendapatkan 10 persen sejak kesepakatan kerja sama ditandatangani atau sekitar Rp153 miliar yang harus di bayar investor ke Pemprov Riau.

"Ada angka Rp400 juta yang harus dibayar investor ke Pemprov sepanjang dua tahun, lalu di tambah dengan denda," ujarnya.

Editor Hardi sumber antarariau