KPK Tetapkan Ketua DPD Irman Gusman Tersangka

Sabtu, 17 September 2016 - 18:46:04 wib | Dibaca: 2600 kali

GagasanRiau.Com Jakarta - KPK menetapkan Ketua DPD Irman Gusman sebagai tersangka. Irman ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan kuota gula impor.

"Pemberian kepada IG terkait kepengurusan kuota gula impor," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/9/2016).

Agus menjelaskan, tangkap tangan dilakukan di rumah Irman Gusman di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (17/9) dini hari. Selain Irman, ada 3 orang lainnya yang ikut diciduk.

"XSS yang merupakan direktur CVSB, MMI, istri XSS, WS, dan IG," kata Agus. Ketiga orang ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada Irman. MMI merupakan istri XSS, dan WS adalah adik dari XSS.

Saat tangkap tangan, penyidik KPK mengamankan uang Rp 100 juta sebagai diduga uang suap kepada Irman terkait pengurusan kuota gula impor yang diberikan Bulog kepada CVSB pada tahun 2016 untuk provinsi Sumatera Barat.

Berikut pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo:

Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam, melakukan penangkapan, KPK melakukan gelar perkara memutuskan untuk meningkatkan status penanganan perkara pada penyidikan sejalan penetapan tiga orang sebagai tersangka yaitu:

1. Terkait dugaan tipikor setiap orang yang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan kuota gula impor yang diberikan Bulog kepada CV SB tahun 2016, KPK menetapkan tersangka:

Sebagai pemberi, XSS Dirut CV SB dan MMI, istri XSS, kepada kedua orang ini disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kemudian sebagai penerima, bapak IG disangkakan melanggar pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.88/detik.com