Kinerja Pemprov Riau Buruk Dalam Pengelolaan Anggaran APBD 2016

Selasa, 04 Oktober 2016 - 19:04:29 wib | Dibaca: 7005 kali 
Kinerja Pemprov Riau Buruk Dalam Pengelolaan Anggaran APBD 2016

GagasanRiau.Com Pekanbaru - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dinilai buruk dalam pengelolaan anggaran. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2016 yang semestinya dapat dimaksimalkan untuk pembangunan infrstruktur dan dinikmati rakyat banyak. Ternyata tidak mampu dimaksimalkan oleh Pemprov Riau.

Demikian disampaikan oleh Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA) Riau Usman melalui rilis persnya ke surat elektronik redaksi GagasanRiau.Com Selasa (4/10/2016).

Diprediksi FITRA, terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2016, hanya mampu terealisasi 67% atau sebesar Rp6,94 triliun sampai akhir tahun 2016. Angka tersebut dihitung dari total belanja daerah sebesar Rp10,36 triliun setelah perubahan APBD 2016 dengan potensi Silpa mencapai Rp3,41 triliun.



"Hal itu, tentu berdampak buruk dan menyandera terhadap kepentingan masyarakat Riau" ujar Usman.

APBD 2016 sebelumnya kata Usman, direncanakan sebesar 10,9 triliun turun menjadi Rp10,3 triliun setelah perubahan atau turun sebesar 6%. Berdasarkan potensi realisasi yang hanya mampu terserap sebesar 67% maka diprediksi terdapat Silpa Rp. 3,41 triliun ditahun 2016, dapat dipastikan Silpa tahun tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, bahkan lebih buruk dari tahun 2015 terdapat Silpa sebesar Rp3,1 triliun dan tahun 2014 dengan silpa sebesar Rp3,9 triliun setelah audit.

"Artinya selama tiga tahun (2014, 2015, 2016) uang Daerah mengendap sebesar Rp10,5 triliun yang seharusnya dapat di nikmati masyarakat Riau secara luas" tegasnya.

Prediksi tersebut dijelaskan Usman, dihitung berdasarkan realisasi kegiatan yang sedang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau melalui Satuan Kerja/SKPD sesuai kegiatan yang telah dilelang, khususnya belanja modal dan barang jasa pada komponen belanja langsung.

Melalui LPSE Provinsi Riau kegiatan yang telah dilelang sampai priode 30 September 2016, yaitu sebesar Rp. 1,55 triliun atau 31,2% dari total belanja langsung sebesar Rp4,96 triliun yang dianggarkan setelah perubahan APBD 2016, terjadi penurunan pada belanja langsung yang sebelumnya sebesar Rp5,58 triliun  turun sebesar Rp615,4 milyar.

"Atas dasar itu, dapat diperkirakan sampai akhir tahun 2016 potensi penyerapan anggaran pada belanja langsung sebesar 50%, atau sebesar Rp. 2,48 triliun dari total belanja langsung sebesar Rp. 4,96 triliun. Angka prediksi 50% tersebut, terdiri 31,2% atau sebesar Rp1,55 triliun telah di lelang yang dianggap akan terealisasi sampai akhir desember 2016.
Sedangkan 18,8% atau sebesar Rp932,4 milyar diprediksikan untuk belanja kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah pada priode 1 oktober sampai 31 desember 2016, selain itu juga terdapat belanja kegiatan yang tidak melalui proses lelang.

Penurunan belanja langsung tersebut, salah satunya terdapat pada item belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kab/kota dan desa, sebelumnya bantuan keuangan yang dianggarkan sebesar Rp1,58 triliun turun menjadi Rp1,41 triliun, turun sebesar Rp166,8 milyar atau 10,6%.
Selain itu, bantuan keuangan kepada Desa sebesar Rp500 juta/Desa sebagaimana dianggarkan pada APBD 2015 dihilangkan pada APBD tahun 2016 ini.

Untuk itu, melihat dari penyerapan belanja langsung SKPD yang tidak terealisasi secara maksimal, maka harus direalokasikan menjadi bantuan keuangan pemerintah desa guna untuk percepatan pembangunan desa dan peningkatan ekonomi masyarakat desa, juga untuk memenuhi janji politik yang telah disampaikan.

Selain itu, perhitungan ini juga berasal dari potensi penyerapan anggaran pada belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang di prediksikan akan terserap hanya 83% yaitu Rp4,47 triliun dari total belanja tidak langsung sebesar Rp5,39 triliun setelah perubahan APBD tahun 2016, prediksi ini mengacu pada realisasi belanja tidak langsung tahun 2015 setelah hasil audit.

Jadi dari total belanja daerah Provinsi Riau yang dianggarkan sebesar Rp. 10,36 triliun setelah perubahan, maka dapat diprediksi terserap sampai akhir tahun hanya 67%, terdiri dari belanja langsung sebesar 50% atau Rp2,48 triliun dan belanja tidak langsung sebesar 83% atau sebesar Rp4,48 triliun. Dari prediksi tersebut dapat dipastikan membengkaknya Silpa tahun 2016 sebesar Rp.3,41 triliun.

“Prediksi ini mendekati realisasi serapan APBD tahun 2015 yaitu sebesar 68% setelah audit, ini menunjukan bahwa pemerintah tidak becus mengelola uang rakyat dan mengabaikan kehidupan masyarakat yang layak seperti terbebas dari bencana asap akibat kebarakan hutan dan lahan yang belum lama ini terjadi, apalagi dengan diturunkan anggaran penanganan karhutla pada perubahan APBD 2016 ” jelas Usman.

Total belanja pemerintah Provinsi Riau tahun 2016 Rp10.36 triliun tersebut 40% dari total belanja seluruh kabupaten/kota se-Riau sebesar Rp26,78 triliun. Artinya, pemerintah provinsi dalam pengelolaan keuangan daerah belum menunjukkan kinerja membaik, bahkan semakin buruk. Oleh karna itu, pemerintah provinsi harus mengalokasikan dan memperbesar bantuan keuangan terhadap desa guna untuk mempercepat penyerapan anggaran sampai akhir tahun 2016”

Selain itu ditambahkan Usman, perlu pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, pemerintah seharusnya melihat fakta dari tahun sebelumnya yaitu Riau yang dilanda bencana asap begitu dahsyat dengan kerugian yang besar.

"Seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan anggaran tersebut untuk kegiatan-kegitan yang berdampak terhadap masyarakat banyak, misalnya merealokasikan anggaran yang tidak terpakai untuk kegiatan penanganan karhutla, baik melalui belanja langsung SKPD terkait maupun melalui skema bantuan keuangan terhadap pemerintah desa, bukan justru diturunkan” tutup Usman.

Editor Arif Wahyudi


Loading...
BERITA LAINNYA