Meski Didemo, Wardan Mengaku Tetap Berkomitmen Menghapus Jamkesda

Selasa, 10 Januari 2017 - 11:02:02 wib | Dibaca: 2480 kali

GagasanRiau.Com Tembilahan - HM Wardan mengaku akan tetap menghapus Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan di integrasikan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dikatakan Bupati Inhil ini, kebijakan tersebut bukan sebatas kehendak Pemkab Inhil namun sudah diatur oleh Pemerintah Pusat secara Nasional.

“Mulai tahun 2017, secara Nasional program Jamkesda ini harus diintegrasikan ke BPJS melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai Penerima Bantuan Iuran,” ungkapnya, Selasa (10/1/2017).

Mengenai kritikan sejumlah aktifis yang tergabung di Aliansi Gerakan Membela Masyarakat Miskin (G3M) mengungkapkan bahwa dengan adanya pengintegrasian Jamkesda ke BPJS ini banyak masyarakat miskin terlantar saat merujuk ke rumah sakit disaat jamkesda dinonaktifkan. Kebijakan yang dianggap buru-buru ini sangat merugikan masyarakat.

Baca Di Inhil Berbagai Elemen Mahasiswa Mobilisasi Massa Tolak BPJS Kesehatan

Menanggapi hal tersebut, Bupati malah mengatakan kebijakan tersebut bukan merugikan, justru dinilai sangat menguntungkan bagi masyarakat.

Sebab katanya lagi, peserta Jamkesda hanya mendapatkan keuntungan ketika mereka berada di daerahnya sendiri. Sedangkan peserta BPJS Kesehatan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, pengobatan secara portabilitas. Serta bagi masyarakat miskin sebagai Penerima Bantuan Iuran wajib dibayarkan oleh Pemda sebagai peserta BPJS Kesehatan dari unsur PNS Daerah maupun unsur Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Terkait wacana aksi 111 tolak penghapusan Jamkesda, serta tolak BPJS pada hari Rabu, 11 Januari 2017 ini, Bupati menganggap hanya adanya mis-komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga timbulnya isu pemerintah tidak pro rakyat.

“Saya sudah meminta kepada dinas terkait untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya serta memberikan data yang tepat dan akurat sehingga kesimpangsiuran terhadap informasi ini dapat dipahami,” tandasnya

Sementara itu, beberapa elemen gerakan yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Membela Masyarakat Miskin (G3M) ini terus bergerak memobilisasi masa dari tataran mahasiswa, pemuda, serta LSM untuk bergerak bersama menolak kebijakan pemerintah dalam menonaktifkan Jaminan Kesehatan Daerah yang dinilai terburu-buru sehingga pemerintah daerah diduga tidak pro rakyat.

Pergerakan yang dihimpun atas tuntutan buruknya pelayanan BPJS Kesehatan yang ada di kabupaten Indragiri Hilir maka dengan itu Aliansi ini dengan tegas menolak sikap pemerintah daerah yang mengambil keputusan untuk mengintegrasikan Jaskesmas ke BPJS Kesehatan yang dinilai terburu-buru membuat masyarakat miskin terlantar saat dirujuk keRSUD.

Seperti diungkapkan oleh Pirman selaku inisiator pergerakan ini mengungkapkan bahwa para aktifia di Inhil yakin dan percaya tidak tutup mata terhadap "sangat buruknya pelayanan" BPJS kesehatan yang hanya fokus dengan menekankan Iuran kepada peserta BPJS Kesehatan, sementara tingkat fasilitas kesehatan serta pelayanannya kepeda masyarakat miskin sangat tidak manusiawi terlebih lagi keberadaan BPJS Kesehatan di indragiri hilir seperti "Gaya baru memalak Rakyat" yang secara terang-terangan melakukan pemerasan dengan dalih Jaminan sosial (Kesehatan), dan sungguh ironis ketika kita mengetahui bobobroknya pelayanan BPJS Kesehatan.

"Belum lagi keberadaan BPJS Kesehatan hanya menjadi beban APBD Kab. Inhil, akan tetapi pemerintah hanya berdiam seolah dihukum oleh kondisi daerah yang jungkal dalam melihat konteks persoalan pelayanan kesehatan," ujar Pirman.

Reporter Daud M Nur