GagasanRiau.Com Tembilahan - Berbagai elemen gerakan mahasiswa dan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus melakukan mobilisasi massa untuk menolak pengintegrasian Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dimana sejumlah elemen gerakan ini yang menamakan diri Aliansi Gerakan Membela Masyarakat Miskin (AG3M). AG3M ini menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) latah dan tidak bijaksana mencabut secara sepihak soal Jamkesda dan dialihkan ke BPJS Kesehatan.

Sementara itu disebutkan AG3M dalam diskusi publik yang pernah dilakukan sebelumnya, pelayanan BPJS Kesehatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dinilai buruk dan gagal menyediakan layanan prima serta membebankan secara ekonomi. Ditengah kondisi masyarakat masih banyak yang miskin. Bahkan ada ditemukan kasus pasien terlantar saat dirujuk ke RSUD.

"Sangat buruknya pelayanan BPJS Kesehatan yang hanya fokus dengan menekankan iuran kepada peserta, sementara tingkat fasilitas kesehatan serta pelayanannya kepada masyarakat miskin sangat tidak manusiawi"kata Pirman perwakilan AG3M kepada GagasanRiau.Com Senin malam (9/1/2017).

BPJS Kesehatan dikatakan Pirman seperti gaya baru dan secara terang-terangan melakukan pemerasan dengan dalih Jaminan Sosial (Kesehatan), sementara mereka tidak pernah mau tahu kondisi ekonomi masyarakat yang masih dibawah garis kemiskinan.

"Keberadaan BPJS Kesehatan hanya menjadi beban APBD Kabupaten Inhil, sementara pemerintah daerah hanya berdiam seolah berpikir dangkal dalam melihat konteks persoalan pelayanan kesehatan dan kondisi ekonomi rakyatnya sendiri," ujar Pirman.

Dikatakan Pirman, AG3M sudah memastikan diri pada Rabu besok (11/1/2017) akan menggelar aksiturun ke jalan sekitar pukul 09.00 Wib dengan rute titik kumpul di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) menuju kantor DPRD Inhil.

Ada beberapa tuntutan mereka dalam aksi nantinya, diantaranya adalah menolak dengan tegas integrasi Jamkesda ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Meminta kepada Pemerintah Daerah Indragiri Hilir agar segera mencabut Keputusan terkait pengintegrasian Jamkesda masyarakat ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dan juga meminta Kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir agar segera Mengembalikan Kebijakannya ke sistem pelayanan kesehatan dengan Jamkesda/Jamkesmas.

Reporter: Daud M Nur