Skrinsot Percakapan WAG Pengesahan APBD Pekanbaru 2020, Aneh dan Memalukan

GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Triono Hadi, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ((FITRA) Riau menilai etos kerja anggota DPRD Pekanbaru rendah. Modus di iming-iming anggaran baru mau datang ikut rapat paripurna, padahal itu untuk membahas kepentingan rakyat.

Hal itu ia sampaikan menanggapi soal beredarnya potongan percakapan Grup Whatsapp internal anggota DPRD Pekanbaru yang dimuat oleh beberapa media pemberitaan.

"Menunjukkan etos kerja yang rendah. Bekerja jika ada iming anggaran harus dibayar." Kata Triono kepada Gagasan Minggu pagi (8/9/2019).

Padahal katanya lagi, secara kewajiban, dana-dana tersebut memang harus diterima. Karena sudah dilakukan kegiatan.

"Mestinya tanpa iming-iming tersebut. Karena masih dalam masa tugasnya maka kerja harus tetap dilakukan" tegas dia.

Dirinya kembali menegaskan, bahwa adanya potongan percakapan dari grup Whatsapp itu menambah kecurigaan ada aksi jahat dalam proses pengesahan APBD Pekanbaru 2020 tersebut.

"Ini semakin menambah kecurigaan terhadap dokumen yang disahkan dalam paripurna" ujarnya.

Selain itu dia juga mempertanyakan soal sikap malasnya anggota DPRD Pekanbaru menghadiri rapat-rapat di legislatif.

"Kemalasan anggota dprd untuk datang ke paripurna itu apa motifnya.?Sampai harus di ultimatum sedemikian itu" tanyanya.

Harusnya kata dia, meskipun dari beberapa anggota dewan itu tak hadir pada paripurna sesuai dengan peraturan tetap dibayarkan.

Sikap keengganan hadir dalam rapat-rapat di DPRD Pekanbaru menurut Triono pasti ada penyebabnya. "Tidak ada peraturan bahwa dana-dana yang sudah menjadi haknya mereka tidak dibayar !. Ini aneh dan memalukan!" tutup dia.

Baca Juga : Pengesahan APBD Pekanbaru 2020 Pekanbaru Penuh Misteri, Mendagri dan Penegak Hukum Diminta Tinjau Ulang

Nofrizal Wakil Ketua DPRD Pekanbaru periode 2014-2019 yang saat masih terpilih dan baru dilantik pada Jumat 6 Desember kemarin saat diminta tanggapan terkait hal tersebut melalui pesan aplikasi Whatsapp 2 September 2019 hingga kini belum memberikan tanggapan.

Dikutip dari beritariau.com, soal pengesahan APBD Pekanbaru 2020 ini ditemukan skrinsot percakapan WhatsApp grup Protokoler yang di dalamnya beranggotakan 45 orang Anggota DPRD periode 2014-2019. Dimana isi dari percakapan diduga dilakukan sebelum paripurna pengesahan digelar.

Diduga isi percakapan itu menjurus "iming-iming" uang agar dapat menghadiri secara berjamaah rapat Paripurna pengesahan APBD-P 2019 dan APBD murni 2020 serta 4 Ranperda yang dilaporkan oleh Pansus (Panitia Khusus) DPRD, beberapa hari yang lalu.

Dan saat dirunut percakapan grup tersebut, terlihat surat menghadiri paripurna bagi anggota DPRD dibagikan di dalam grup. Usai surat tersebut dibagikan, Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PAN, Arbi, langsung menjawab untuk menghadiri agar kuorum.

Dituliskan beritariau.com, salah satu anggota DPRD Kota Pekanbaru, Arbi, saat dikonfirmasi membenarkan jika percakapan tersebut ia yang tulis. Menurut Anggota DPRD PAW ini, pembayaran tersebut sudah menjadi haknya sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru.

"Ini kan hutang-hutang orang-orang ini, Anggota Dewan yang ada uang tunda bayarnya. Kan belum dibayarkan," Kata Arbi, kepada wartawan, saat dikonfirmasi, Selasa (03/09/19).

Dia menjelaskan, selama ini Kunker DPRD Kota Pekanbaru, belum dibayarkan. Dia beralasan, jika Anggota DPRD Kota Pekanbaru menghadiri rapat pengesahan APBD, pembayaran akan dimasukkan di dalam perubahan.

"Kalau ngga kuorum, Paripurna tak bisa disahkan. Jadi itu (percakapan,red) untuk interen Anggota," Jelasnya.

Diapun mengaku bingung percakapan WhatsApp ini beredar di jejaring media sosial. Sempat mempertanyakan siapa yang menyebarkan capture percakapan WhatsApp grup tersebut.