GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan RKPD Kota Pekanbaru tahun 2021 sudah dilakukan secara online, Selasa (21/4/2020). Legislator di DPRD Kota Pekanbaru pun menyampaikan sejumlah poin penting.
Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani menyebut bahwa masalah infrastruktur harus jadi sorotan. Ia menegaskan bahwa permasalahan banjir harus tuntas, dan pihaknya mendorong penyelesaian master plan.
"Kita minta selama dua tahun ke depan banjir harus teratasi disejumlah tempat," tegasnya, Selasa (21/4/2020).
Masih kata Politisi PKS ini, pemerintah kota harus punya kebijakan yang radikal untuk menuntaskan masalah banjir. Apalagi masalah banjir di Kota Pekanbaru cukup kompleks.
"Contohnya, ruko yang baru dibangun menutup parit di depannya. Itu berkontribusi menyebabkan banjir. PUPR dan DPMPTSP bisa menindak pemilik ruko," tegasnya.
Hamdani juga mengingatkan agar penangan banjir bisa optimal. Ia tidak ingin Kota Pekanbaru mendapat gelar sebagai Kota Berkuah.
"Jangan lagi jadi guyonan sebagai kota berkuah," tuturnya.
Sementara sektor lainnya di bidang pendidikan, kata Hamdani harus mengalami peningkatan kualitas. Apalagi sejak penghapusan Ujian Nasional (UN).
"Pemko juga harus beri perhatian kepada sejumlah sekolah swasta yang butuh dukungan. Kita berharap ada perhatian terhadap sekolah swasta pada tahun 2021 nanti," tuturnya
DPRD Kota Pekanbaru juga memberi masukan untuk sektor kesehatan yang sebagaimana mestinya harus dapat perhatian. Ia menilai perlu ada peningkatan layanan kesehatan.
Disamping itu sektor perdagangan dan jasa juga harus jadi perhatian. Pemerintah kota harus mendorong kewirausahaan guna mencegah pengangguran terbuka.
"Pastinya Pemko harus berpikir ekstra. Terlebih mengantisipasi dampak ekonomi akibat corona," pungkasnya.