Repdem Minta Menkeu Ungkap Secara Rinci Pemda Jahat Timbun Duit Rakyat di Kas Daerah

Selasa, 25 Mei 2021 - 12:49:02 wib | Dibaca: 758 kali 
Repdem Minta Menkeu Ungkap Secara Rinci Pemda Jahat Timbun Duit Rakyat di Kas Daerah
Abdi Edison, Ketua DPN Repdem (Foto istimewa)

GAGASANRIAU.COM, JAKARTA - Organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) meminta Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan mengumumkan secara rinci nama daerah yang tidak menjalankan belanja modal pembangunannya. Pasalnya ulah Pemerintah Daerah dinilai sebagai tindakan merupakan sabotase ekonomi oleh Kepala Daerah. Terlebih, di saat ini belanja pemerintah akan sangat berarti bagi pergerakan ekonomi masyarakat. 

Hal itu itu dikatakan oleh Abdi Edison, Ketua DPN Repdem Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Hubungan Luar Negeri. "Apa yang dilakukan Kepala Daerah yang menimbun anggaran di rekening itu jahat sekali. Apalagi, saat ini masyarakat sangat membutuhkan belanja modal pemerintah untuk menggerakkan roda ekonomi. Kita semua sedang berjuang menghadapi pandemi. Anggaran sudah didrop, tapi tidak juga dibelanjakan". 

Seperti dilansir media, Senin, (24/5/2021), dimana, ada  anggaran sejumlah Rp. 194,54 Triliun ditimbun di rekening kas daerah. Padahal, kata Edison, seharusnya anggaran itu segera dibelanjakan agar roda ekonomi berputar. 

Disisi lain Edison menyarankan agar pemerintah tidak buru-buru menyesuaikan pajak. Hal ini agar tidak mengurangi minat investasi. Pajak yang tinggi akan berpengaruh terhadap investasi dan daya beli masyarakat. Edison yakin, Pemerintah punya jurus jitu untuk mengambil kebijakan alternatif. 

Selanjutnya juga, Edison yang juga Ketua DPD Repdem Jawa Timur ini, mengaku heran pengenaan biaya yang sangat mahal untuk transaksi perbankan BUMN.

"Saya kira itu tidak perlu dilakukan. Sekarang trendnya menuju gratis dengan kerjasama antar bank. Lha ini kok malah dibebani. Saya khawatir terjadi rush ke bank swasta, karena bank BUMN melakukan praktik ijon terselubung dengan alasan sistem. Sudahlah, jangan bebani masyarakat lagi. Kan semua rekening sudah bayar biaya administrasi bulanan. Ingat, bukan hanya nasabah, tetapi seluruh masyarakat jadi bertanya-tanya, sesehat apa perbankan kita. Karena seharusnya, perbankan plat merah justru fokus mensukseskan program pemerintah dengan mempermudah lagi pinjaman untuk UMKM dan pinjaman yang bersifat produktif untuk membuka peluang usaha baru " beber Edison.

Selain itu juga saran Edison, bank-bank milik negara seharusnya menurunkan bunga kredit modal kerja maksimal 6 persen.

"Masak kredit konsumsi bunganya lebih rendah dari modal kerja? Ini fasilitator negara atau pengijon? Bukan hanya bank plat merah, tapi juga PMN (Permodalan Madani Nasional) harus mendukung program pemerintah. Yang terakhir itu malah harus dikhususkan bagi UMKM. Jangan malah bermain dengan pengusaha hitam. Mungkin dikira masyarakat nggak tahu" tukas dia.


Loading...
BERITA LAINNYA