Penanaman Modal BUMD Riau Segera Diparipurnakan

Kamis, 11 November 2021 - 13:38:22 wib | Dibaca: 951 kali

Anggota Komisi III DPRD Riau Sugeng Pranoto Dok.Yuni/Gagasan

GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Dana penyertaan modal untuk dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau sudah disepakati. Yakni Bank Riau Kepri (BRK) sebesar Rp360 miliar serta Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) sebesar Rp100 miliar.

Kesepakatan pengucuran suntikan dana untuk perusahaan berplat merah itu, ditindaklanjuti dengan agenda paripurna oleh DPRD Riau.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Sugeng Pranoto, Pansus Penyertaan penambahan modal pada 2 BUMD ini sudah rampung.

Sebelumnya, DPRD Provinsi Riau sudah membentuk Panitia Khusus Raperda penambahan penyertaan modal untuk PT Bank Riau Kepri, dan PT Jaminan Kredit Daerah beberapa waktu lalu pada sidang paripurna.

Dalam rapat tersebut, Pansus ini diketuai Markarius Anwar dari fraksi PKS dan Wakil Ketua Pansus Husaimi Hamidi dari fraksi gabungan PPP - Nasdem - Hanura.

sedangkan untuk anggota lainnya adalah Karmila Sari, Sewitri, Makmun Solikhin, Sugeng Pranoto, Kelmi Amri, Eddy Yatim, Nurzafri, Dona Sri Utami, Sofyan Siroj, Syamsurizal, Zulfi Mursal, Ade Agus, dan Yuyun hidayat.

Sugeng menambahkan, suntikan dana baru dipastikan sudah dimulai tahun depan. Dana yang dikucurkan secara berkala sesuai kebutuhan. Yakni dimulai 2022, 2023 serta 2024.

"Anggarannya diberikan pluktuatif dikucurkan setiap tahunnya. Misalnya BRK, bisa saja tahun depan Rp100 miliar, kemudian di tahun berikutnya lebih dari itu. Yang penting totalnya Rp360 miliar," kata Sugeng.

Ada pun alasan dana penyertaan tambahan sebesar Rp360 miliar, mempertimbangkan agar dana saham dimiliki Pemrov Riau tetap sebagai mayoritas.

"Total BRK kebutuhan yang diminta Rp360 miliar. Hal ini untuk mencukupi saham Pemprov tetap diatas 51 persen," jelas Sugeng.

Untuk PT Jamkrida, membutuhkan anggaran keseluruhan sebesar Rp100 miliar. Dana sebanyak itu dibutuhkan Jamkrida sebagai syarat agar bisa beroperasi secara nasional.

"Kalau Jamkrida, kita juga sama-sama sepakat dalam Pansus, untuk mencapai keseluruhan dari awal pendirian, bisa menjadi syarat bisa beroperasi secara nasional, itu minimal Rp100 miliar. Selama ini modal awal kita berikan kepada Jamkrida waktu pendirian baru 25 miliar. Artinya kebutuhan yang harus kita salurkan masih ada Rp75 miliar lagi," papar Sugeng.