Rapat Paripurna Dijadwal Ulang, Efek Bupati dan Wabup Kompak Absen

Rabu, 31 Juli 2024 - 18:12:49 wib | Dibaca: 1157 kali

Suasana ruang Rapat DPRD Rokan Hilir yang seharusnya berlangsung Paripurna Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023 terpaksa dijadwal ulang

GAGASANRIAU.COM, BAGANSIAPIAPI - Kompak tak hadir, Bupati Afrizal Sintong dan Wabup H Sulaiman mengakibatkan rapat Paripurna penyampaian Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 terpaksa dijadwal ulang,.

Namun, pemerintah daerah hanya diwakili oleh asisten II dan III serta sejumlah kepala OPD yang diwakili oleh pada kabid.

Ketua DPRD Rohil Maston SH mengatakan, bahwa jadwal yang telah dibuat sesuai hasil rapat Banmus yaitu pada Selasa (30/7), namun sesuai peraturan DPRD Rohil bahwa setiap rapat paripurna wajib atau harus dihadiri kepala daerah maupun wakil.

Ditegaskan Maston, sebagaimana yang diatur dalam peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hilir nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib, pasal 103 ayat 7 bahwa rapat paripurna penyampaian APBD/APBD Perubahan, LKPJ dan LPJ wajib dihadiri Bupati dan kepala OPD, mengingat Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir saat ini berhalangan, apakah perlu untuk dijadwal ulang.

"Bupati dan Wakil tidak hadir, saya ingin tanya kepada forum semua apakah agenda rapat Paripurna pada hari ini tetap dilanjutkan atau dijadwal ulang, mohon pendapat dari forum anggota dewan," kata Maston.

Menyikapi hal itu, Ucok Mukhtar selaku Ketua Fraksi Gabungan Indonesia Bersatu menegaskan, bahwa jika tetap melanjutkan paripurna tersebut jelas saja DPRD melanggar aturan.

"Tata tertib kita sudah jelas mengatakan kalau bupatinya tidak hadir boleh wakil nah ini dua-duanya tak hadir. Saya rasa kami dari Fraksi gabungan kami tidak akan melanggar aturan," tegas Ketua BK DPRD Rohil ini.

Sementara itu Ketua Fraksi PAN, Amansyah menimpali sesuai peraturan yang ada sudah sangat jelas mengatakan secara spesifik yang diutarakan pasal 103 tersebut kalau diamati ada tiga pasal di tatib DPRD yang mengartikan dari Bupati menjadi wajib pertama pasal 10, kemudian pasal 20.

"Bupati hari ini juga tidak bisa melaksanakan paripurnanya karena memang di pasal 103 khusus APBD LKPJ dan LPP itu harus dihadiri oleh bupati, karena bupati berhalangan sebagaimana disebut juga pasal 5, kalau seperti itu menurut kami tidak lagi kita bicara pengambil keputusan banyak karena regulasi aturan maka kita jadwal ulang saja," ungkap Amansyah.

Menanggapi hal itu, pimpinan paripurna memutuskan bahwa untuk jadwal selanjutnya pemerintah daerah tidak lagi menentukan jadwal sendiri, melainkan mengikuti jadwal yang dibuat oleh DPRD Rohil.

"Maka kita sepakat untuk jadwal ulang. Saya juga lupa tatibnya," sebutnya.

Mewakili Bupati Rohil Afrizal Sintong, Asisten II Setkab Rohil HM Nurhidayat SH MH menyebutkan, karena sesuai tatib DPRD minimal yang hadir itu adalah pimpinan daerah, oleh karena itu paripurna ditunda sampai tanggal 5 minggu depan.

"Nanti akan kami koordinasikan sama pak bupati bahwa pada hari itu mudah-mudahan nanti pak bupati hadir," kata mantan Kadisdik Rohil ini

Dikatakannya lagu, bahwa bupati tidak dapat hadir dikarenakan ada beberapa tugas yang tidak dapat ditinggalkan, sementara itu pak Sekda juga ada kegiatan bersama BPKAD di Kementerian Keuangan.

"Pak wakil juga berhalangan mungkin ada kesehatannya kurang baik, sehingga paripurna ini ditunda untuk kembali dilaksanakan minggu depan," tutupnya.