Gagasanriau.com ,Pekanbaru-Aksi Korban penggusuran dan perampasan lahan Suku Anak Dalam Provinsi Jambi yang dilakukan sejak (7/12/13) hingga Kamis (13/2014) sudah memasuki hitungan 61 hari mereka bertahan di kantor pemerintahan untuk menuntut ketegasan gubernurnya dalam menyelesaikan tindakan semena-mena perusahaan belum mendapatkan perhatian.

Berdasarkan laporan yang disampaikan Andi aktifis yang mendampingi warga mengatakan bahwa banyak warga terserang sakit flu, batuk, demam dan malaria, namun tidak mendapat bantuan kesehatan dari Pemprov Jambi.

Meskipun Kamis (13/2/2014) ada pertemuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jambi dengan warga SAD tetapi tidak ada titik terang dan wakil rakyatpun tidak memberikan solusi konkrit dalam pertemuan itu.

"Sampai malamnya kita langsung aksi ke rumah dinas Wagub juga hasilnya sama tidak ada jawaban malah menjanjikan hari Senin (17/2) kita adakan duduk bersama-sama DPRD,Pemprov,BPN.Bupati,Timdu Batanghari dan Kepolisian"ungkap Andi.

Karena tidak mendapatkan kepastian warga pun kembali ke Rumah Adat Melayu Jambi sambil menunggu janji wagub yang akan memberi bantuan sembako,dan obat-obatan  sembari menunggu hari Senin.

"Tapi hingga malam ini (13/2) tidak ada kabar dari pihak pemerintah yang akan menghubunggi Dinas Sosial untuk memberi bantuan"kata Andi lagi.

Andi memaparkan bahwa aksi warga ini berawal dari PT Asiatic Persada (Perusahaan Sawit Malaysia) dengan menggunakan ratusan preman, dan aparat militer ini telah melakukan pengusiran paksa ribuan warga, serta menghancurkan ratusan rumah, disertai tindak kekerasan, perampasan harta benda,penangkapan terhadap warga Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Batanghari Provinsi Jambi.

Karena sadar bahwa telah terjadi tindakan kesewenangan perusahaan ribuan warga SAD ini melakukan aksi demonstrasi untuk mendesak Pemprov Jambi menindak tegas prilaku bar-bar perusahaan Malaysia ini.

Ady Kuswanto