Gagasanriau.com, Pekanbaru-Tony Hidayat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau mengkritik ulah Gubernur Riau, Annas Maamun yang menuduh wartawan berbohong dalam memberitakan dirinya dimarahi oleh Presiden SBY dalam penanggulangan kabut asap Karhutla di Riau.

Anggota Komisi A DPRD Riau ini menilai sikap Gubernur dalam sebuah konferensi pers di Lanud Roesmin Nurjadin, Kamis (20/3) yang berujung pada pengusiran wartawan, tidak mencerminkan sikap Kepala Daerah yang seharusnya memahami tugas dan fungsi pers.

"Saya sangat menyayangkan terjadinya pengusiran kepada wartawan. Bila mana keberatan terhadap suatu pemberitaan ada aturan mainnya, bisa menggunakan hak jawab dan hak sanggah," ujarnya.

Kerja pers dilindungi Undang-undang, sehingga ada mekanisme yang harus dilalui jika ada pihak yang dirugikan akibat pemberitaan.

"Tidak berdebat kepada pers dengan membuat pernyataan bahwa pers itu bohong. Apalagi yang menyampaikannya seorang gubernur," kritiknya.

Persoalan Ini bisa diselesaikan jika semua pihak bisa mengendalikan diri dengan baik dan bisa menekan rasa ego yang terlalu tinggi. Gubernur seharusnya memahami jika pers juga berperan dalam membangun bangsa, termasuk Provinsi Riau yang juga memiliki media massa yang bertugas, baik media massa lokal, maupun media massa nasional.

"Pak Gubernur hrs memahami bhw pers itu merupakan representasi hak publik utk mendapatkan informasi yg benar. Jika ada informasi dan berita yang tidak benar bisa diluruskan deng an mengikuti aturannya," himbaunya.

Politisi Partai Demokrat Riau ini khawatir jika persoalan ini baru permulaan saja dalam dinamika hubungan pers dengan Pemprov Riau. Jika kritikan-kritikan yang ditujukan kepada Gubernur, ataupun Pemprov Riau ditanggapi sebagai pernyataan yang tidak bersahabat bisa saja pers dianggap sebagai musuh oleh Pemprov Riau.

Pers seharusnya dapat dirangkul sehingga program positif pemprov, ataupun gebrakan positif Gubri, Annas Maamun dapat terekspose masksimal, dan didukung oleh semua pihak.

"Pak gubernur harus memahami bhw pers itu diibaratkan 'Wosdog', anjing penggongong untak membangun pemerintahan yang baik.

Semua punya peranan penting untak membangun bangsa dan rakyat ini sesuai dengan fungsi masing-masing. Karena itu pers trmasuk dlm pilar keempat dalam bingkai demokrasi, selain eksekutif, legislatif, yudikatif," jelasnya.

Arif Wahyudi