Gagasanriau.com, Pekanbaru-Sampai hari ini Senin (24/3/2014) sejak tanggal (16/32014) ditetapkan waktu untuk dilakukan kampanye terbuka kepada Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2014 tak satupun terdapat kampanye terbuka yang digelar dengan pengerahan massa besar di Kota Pekanbaru.

Dengan kondisi ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau menjadi galau alias bingung karena 12 peserta pemilu, partai politik, yang tidak memanfaatkan jadwal kampanye terhitung mulai 16 Maret di Kota Pekanbaru.

"Petugas kami di lapangan menjadi bingung, sebab parpol dan calon anggota DPD yang telah diberi jadwal kampanye. Ketika ditunggu-tunggu, ternyata tidak ada yang melakukan kampanye rapat umum terbuka," kata Ketua Bawaslu Riau Edy Syarifuddin Senin (24/3/2014).

Menurutnya, hal yang sama juga dirasakan oleh relawan pengawas pemilu.

Relawan tersebut telah bertugas sejak dimulainya kampanye rapat umum terbuka sejak pertengahan Maret lalu, namun ternyata tidak ada yang akan diawasi.

Pihaknya menduga peserta pemilu lebih suka melakukan "blusukan" dari pada melakukan kampanye karena dengan metode seperti ini biayanya lebih kecil dan murah.

Meskipun kegiatan tersebut telah diperbolehkan sejak ditetapkan jadi Daftar Caleg Tetap (DCT), namun "blusukan" tetap menjadi pilihan dalam kampanye. Padahal, KPU beserta jajaran telah membuat jadwal secara sistematis untuk peserta pemilu. KPU pusat telah menjadwalkan jatah kampanye Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 12 partai yang kemudian disesuaikan KPU provinsi dan kabupaten/kota.

Sampai saat ini di Kota Pekanbaru, hanya terlihat Partai Nasdem yang melakukan kampanye. Itupun hanya dengan pembukaan posko pengobatan gratis.

Wakil Ketua Bidang Komunikasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pekanbaru Nasdem Fitra Asrirama mengatakan, kegiatan tersebut dinilai lebih efektif ketimbang membuat panggung hiburan bagi masyarakat.

"Kami juga berencana membagikan masker sebelumnya di jalan-jalan. Namun karena cuaca sudah membaik dan asap mulai hilang, kegiatan tersebut tidak jadi dilakukan," katanya.

Sementara itu dari seorang caleg yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa kampanye terbuka tidak dilakukan karena tinggginya biaya operasional, seperti pengarahan massa tidak bisa dilakukan jika tidak dibayar.

"Bayangkan berapa biayanya untuk mengerahkan massa. Bajunya, makannya, dan uang saku mungkin juga ada. Jumlahnya cukup besar," katanya.(Ant)