Gagasanriau.com, Pekanbaru-Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo berharap agar Gubernur Riau beserta bupati dan walikota di 12 daerah yang ada segera membuat langkah kongkrit untuk melakukan tindakan preventif terhadap bencana asap akibat kebakaran lahan dan hutan.

"Kebakaran hutan harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan diri menghadapi musim kemarau ekstrim pada pertengahan tahun ini dimana kebakaran berpotensi terjadi lagi,"katanya (29/4/2014).

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, lanjutnya, dampak anomali El Nino lemah akan membuat kemarau kering di Indonesia mulai Mei hingga Oktober yang bisa memicu timbulnya kebakaran.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau Mawardi Arsyad menyatakan bencana asap di Provinsi Riau menjadi salah satu pemicu terjadinya inflasi sebesar 0,15 persen pada bulan Maret 2014.

Ia menjelaskan, inflasi di Riau pada Maret mencapai 0,15 persen yang merupakan hasil rata-rata dari gabungan inflasi tiga kota yakni Kota Pekanbaru mencapai 0,15 persen, Dumai (0,24 persen) dan Tembilahan (0,09 persen).

Menurut Mawardi, Kota Pekanbaru seharusnya bisa mengalami deflasi apabila tidak terjadi bencana asap yang membuat Pemprov Riau menetapkan status darurat asap, sebab harga-harga kebutuhan pokok diantaranya beras dan sayuran mengalami penurunan harga.

Bahkan, inflasi Riau pada Maret lebih besar dari tingkat inflasi nasional. "Inflasi pada Maret lebih besar dibandingkan inflasi Nasional sebesar 0,08 persen," katanya.

Menurut Mawardi, bencana asap mempengaruhi kenaikan harga sejumlah kelompok tertentu mulai dari transportasi, biaya pengobatan kesehatan, harga masker medis dan lainnya. "Biaya kesehatan, susu untuk balita, ongkos bidan dan tansportasi juga meningkat karena banyak balita dan ibu hamil yang berobat karena sakit akibat asap," katanya.(Ant)