Gagasanriau.com, Pekanbaru-Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 yang masih terserap baru 8 persen dari total 8 triliun lebih menjadi landasan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau untuk menolak menerima usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

"APBD perubahan tidak mungkin dibahas, kalau serapan anggaran saja baru delapan persen yang dilaksanakan. Memang tidak ada ketentuan minimal, tapi secara logika saja tidak mungkin," kata Ketua DPRD Riau Johar Firdaus di Pekanbaru, Rabu (7/5/2014).

Lebih lanjut ia mengatakan, idealnya usulan APBD perubahan dilakukan jika serapan anggaran sudah 50 persen atau dibawah sedikit. Meski begitu, dewan juga hanya akan membahasnya jika sudah ada usulan yang diberikan.

Akan tetapi, menurut dia, sedikitnya serapan anggaran bisa dimaklumi karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sekarang ini adalah masa transisi dan APBD Riau disusun oleh penjabat gubernur sebelumnya.

"Persoalannya sekarang kan masa transisi. Jadi, APBD coba disesuaikan dengan visi dan misi gubernur yang sekarang. Tentu harus ada yang dievaluasi," katanya.

Rendahnya serapan anggaran, lanjut Johar, telah kita sampaikan kepada Gubernur Riau dan pihaknya meminta agar anggaran yang bersifat fisik segera dilaksanakan serta jangan hanya anggaran rutin saja.(Ant)