Daerah

Inilah Seabrek Rekomendasi DPRD Riau Untuk "Atuk" Annas Maamun Dalam LKPJ 2013

Gagasanriau.com, Pekanbaru-Ternyata Laporan Kerja Pertanggungjawaban Gubernur Riau Annas Maamun tahun 2013 disambut manis dengan pekerjaan rumah yang menumpuk dan harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi.

Anggota DPRD Riau, Koko Iskandar yang bertugas membacakan rekomendasi tersebut secara umum, menyebutkan berbagai item masalah yang mesti dicermati dan diselesaikan Pemprov Riau segera.

Seperti batas antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu, agar segera dituntaskan,"katanya.

Ada juga rekomendasi khusus yakni mendesak percepatan pembebasan lahan proyek jalan tol Pekanbaru-Dumai, kepastian hukum masyarakat yang hidup di Taman Nasional tesso Nilo (TNTN) dan "judicial review" Undang-undang Pajak serta retribusi khususnya untuk perkebunan.

"Kemudian perlu juga dibentuk pansus pengelolalaan kawasan Purna MTQ, badan pengelola aset Pekan Olahraga Nasional, evaluasi pelaksanaan visi Riau 2020 dan Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)," lanjutnya.

Pemprov, katanya, juga diminta membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang perkebunan, membentuk pansus soal Riau Airline, penambahan aparatur bidang keuangan, dan audit pekerjaan jembatan Siak III dan IV.

"Pembangunan jalan di perbatasan Siak dan Pelalawan juga diminta dievaluasi, lalu penyiapan infrastruktur pencegahan dini karhutla di tiap desa. Terakhir evaluasi pemadam kebakaran yang dimiliki perusahaan," ujarnya.

Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menanggapi banyaknya rekomendasi itu mengatakan, akan segera mempelajari rekomendasi satu per satu dengan segenap unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

"Untuk melaksanakannya, kita akan merujuk pada mekanisme-mekanisme yang ditetapkan oleh dewan," jawabnya.(Ant)

 


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar