Gagasanriau.com Pekanbaru-Meskipun ada keinginan untuk melakukan pembayaran insentif berupa gaji dan tunjangan 288 orang tenaga pendamping desa di berbagai wilayah kabupaten/kota dengan total Rp.14 miliar, namun Pemerintah Provinsi harus menunggu izin dahulu kepada Annas Maamun Gubernur Riau.

Hal ini terungkap dari pernyataan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Riau Dasawanto

"Harus menunggu izin atau persetujuan dari gubernur,"kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Bangun Desa (Bapemasbangdes) Riau, Daswanto kepada pers di Pekanbaru, Senin sore (19/5/2014).

Pernyataan Daswanto tersebut menanggapi desakan ratusan petugas pendamping desa Program Pemberdayaan Desa asal berbagai kabupaten/kota di Riau yang menggelar unjuk rasa menuntut dibayarkannya insentif yang telah lima bulan belum mereka terima.

Jonri, selaku koordinator aksi yang digelar di depan gerbang utama Kantor Gubernur Riau Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin siang itu mengatakan, seluruh petugas pendamping desa dari 12 kabupaten/kota di Riau belum menerima insentif seperti gaji maupun tunjangan atas profesi yang mereka jalani sejak Januari 2014.

Mereka mendesak agar Gubernur Riau Annas Maamun untuk segera mengambil kebijakan untuk merealisasikan tuntutan tersebut.

Daswanto beralasan bahwa proses pencairan belum bisa dilakukan karena masih dalam tahap audit.

"Nanti jika sudah selesai diaudit dan ada perintah dari Gubernur Annas Maamun kami akan mencairkannya,"kata dia.

Ia mengatakan, sejauh ini belum mengetahui secara pasti berapa besaran dana untuk para pendamping desa tersebut.

"Karena sampai sekarang belum ada Surat Keputusan (SK) kontrak untuk pendamping desa tersebut," katanya.

Menurut dia, melalui kontrak itulah dirincikan berapa besaran mulai dari gaji pokok, hingga berbagai tunjangan yang diterima pendamping desa, termasuk untuk jabatan Koordintor Daerah (Korda) dan Team Leader yang membawahi seluruh kabupaten dan kota di Riau.

Tetapi, lanjut kata dia, jika merujuk otda tahun sebelumnya, akan tidak jauh berbeda.

"Total anggaran untuk pendamping desa tahun lalu mencapai Rp14,1 miliar," katanya.(Ant)
Editor Tata Haira