Gagasanriau.com Pekanbaru-Paham ekonomi hijau yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menurut aktifis tani Riau Bima Nusantara cara berpikir ala kapitalisme yang tidak bersangkut paut dengan kemakmuran rakyat sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Komitmen Menhut untuk terus menguatkan "Ekonomi Hijau" yang mengandung makna pemerataan, ekuitas dan keadilan ekonomi serta pendekatan dan pencegahan kerusakan hutan kata Bima Nusantara seakan-akan Zulkifli Hasan menapikan keberadaan petani yang harusnya dilindungi negara.

"Cara Menhut berpikir seperti pemilik perusahaan, dia bukan mewakili negara yang harusnya melindungi rakyat, Zulkifli seakan-akan kepanjangan mulut pemilik perusahaan seperti Sukanto Tanoto"kecam Bima kesal Jumat sore (23/5/2014).

Ditambahkan Bima harusnya pemerintah daerah dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Riau, harus berani dan memiliki terobosan baru untuk menolak kebijakan yang tidak pro rakyat oleh Menhut Zulkifli Hasan yang mewakili pihak perusahaan bukan mewakili bangsanya ini.

"Otonomi Daerah bukan sekedar bagaimana jadi pejabat daerah, tapi bagaimana daerah harus punya kemandirian dan sikap konkrit kepada rakyatnya yakni keberpihakan, bukan sekedar manut-manut saja dengan pusat"ungkap Bima.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan kepada pers Kamis Siang (22/5/2014) saat menghadiri acara penanaman pohon perdana Program Restorasi Ekosistem Riau (RER) bertema "Pohon Untuk Kehidupan" di Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Dirinya menyatakan apa yang dilakukan grup perusahaan April dan anak perusahaannya beserta grup Sinar mas bagian dari Ekonomi Hijau.

"Inilah yang disebut sebagai Ekonomi Hujau yang juga mengandung arti sebagai upaya membangun perekonomian yang berkelanjutan"kata dia pada kesempatan itu.

"Itu menjadi nilai plus, di mana perusahaan yang telah mendapat keuntungan banyak dan begitu maju serta berkembang, diharapkan juga dapat memberikan kontribusi bagi alam dan lingkungan," katanya.
Tata Haira