gagasanriau.com- Dengan digencarkannya zona anti korupsi, Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H Indra Muchlis Adnan, tak bosan-bosannya tetap selalu mengimbau kepada jajarannya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dan dapat memberikan dorongan kerja kepada jajarannya agar menghasilkan kerja yang maksimal demi kepentingan masyarakat.
Bupati menyebutkan, paradigma yang lebih menjurus ke arah profesionalisme memancarkan perspektif baru untuk mewujudkan good governance berdasarkan kompetensi tugas sehingga tercapai penyediaan public goods and service secara efektif dan efisien.
‘’Birokrasi pemerintah yang ideal adalah birokrasi yang siap melayani, memberdayakan masyarakat, demokratis, berlegitimasi disertai akuntabilitas yang tinggi, menghargai hak azasi, berwibawa dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta bekerja secara efektif dan efisien. Untuk itu saya mengimbau agar pegawai PNS untuk tidak melakukan perbuatan yang hina tersebut,’’ ujar Bupati, dalam sebuah acara, kemarin.
Selain itu, Bupati juga mengatakan, untuk mewujudkan profil birokrasi yang ideal bukanlah hal yang mudah karena dihadapkan pada tantangan yang sangat kompleks, baik yang berasal dari diri aparatur maupun dari konsepsi serta sistim dan mekanisme kerja birokrasi yang tidak jarang mengalami deviasi dalam implementasinya, dimana birokrasi pemerintah menghadapi fenomena globalisasi yang sarat dengan kompetisi, keterbukaan dan intensitas informasi yang sangat tinggi.
Menurut Bupati, pemerintah harus menjadi instrumen handal, tangguh, profesional yang berlaku bagi seluruh jajaran pemerintah di semua level dan jenjang jabatan serta PNS harus kompeten. Karena selain berperan sebagai perumus dan pelaksana kebijakan pemerintah, juga menjadi pelaksana keputusan-keputusan politik maka untuk menjalankan peran, tugas dan tanggung jawab tersebut diperlukan sebuah manajemen PNS yang integratif dan dipatuhi semua pihak.
‘’Salah satu penyebab terpuruknya bangsa ini baik secara ekonomi maupun sosial politik adalah disebabkan rendahnya kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka pemerintah terus kerja keras untuk meningkatkan kualitas aparatur agar memiliki kompetensi dan penguasaan tugas pokok dan fungsi di setiap jenjang jabatan,’’ ujar Bupati.*Ripos*
