Gagasanriau.com Pekanbaru - Penerima Bantuan Sosial (Bansos) di Pemerintahan Provinsi dinilai banyak fiktif dan bahkan terjadi pemotongan dari yang diterima oleh oknum di Biro Kesejahteraan Sekretariat Daerah. Hal terungkap saat dengar pendapat antara Komisi E DPRD Riau dengan Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemprov Riau.

Untuk itu Komisi E DPRD Riau meminta di bawah kepimpinan yang baru untuk transparan terkait persoalan dugaan adanya pemotongan beasiswa bagi mahasiswa dan bantuan mesjid. Rapat dengar pendapat kedua lembaga legislatif dan ekskutif itu. Ini dilakukan pertama kalinya sejak satuan kerja itu memiliki pimpinan yang baru hasil Assessment beberapa waktu lalu.

Disampaikan anggota Komisi E DPRD Riau lainnya, Muhammad Adil. Dia mengatakan data yang selama ini dibawa oleh Kesra dalam rapat dengar pendapat dinilai tidak transparan.

"Tidak usah dibohong-bohongi. Di kesra yang lama kita pernah lakukan sidak ternyata data penerima beasiswa ini tidak benar. Artinya kita minta ini tidak terjadi lagilah di kepemimpinan yang sekarang ini,"ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Kesra Provinsi Riau, Oyong Ezeddin mengatakan bahwa biro kesra juga sepakat untuk memperbaiki sistem tersebut. "Kita akan konfirmasi dengan lintas dinas dan kita sepakat memang semuanya harus dibenahi dan akan kita pelajari itu," jelasnya.

Editor Brury MP sumber antarariau