Gagasanriau.com Tembilahan - Rendahnya serapan APBD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) membuat DPRD setempat geram dan meminta kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang tidak 'becus' untuk mengundurkan diri. "Jika kepala SKPD tidak mampu melakukan pekerjaan lebih baik mengundurkan diri untuj digantu dengan yang lebih baik demi percepatan pembangunan Inhil,"ungkap Edi Harianto Sindrang. Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil, Edi Harianto Sinrang, yang juga menjadi keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna penyampaian hasil pembahasan Banggar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Inhil tentang APBD Tahun 2014. Senin (31/8) malam. Realisasi APBD Inhil tahun 2014 yang hanya 79 persen dengan sisa anggaran mencapai Rp 529 miliar lebih, serta adanya potensi besar kejadian tahun 2014 tersebut bakal terulang pada tahun 2015 adalah dasar utama kejengkelan DPRD Inhil dengan tingkat kinerja para aparat Pemerintah Kabupaten Inhil. Selain itu, dalam penyampaian hasil pembahasan Banggar tersebut, Edi juga menyinggung tentang sangat lemahnya pengelolaan aset daerah yang dilakukan para pimpinan satuan kerja di lingkungan Pemkab Inhil. "Pengelolaan aset merupakan poin penting yang perlu menjadi perhatian, apalagi hal ini juga menjadi titik lemah Inhil dalam kaca mata Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini, namun aneh kondisi itu tidak pernah dirubah,"terang Sinrang. Menanggapi kritikan keras DPRD Inhil tersebut, Bupati Inhil HM Wardan dalam sambutannya hanya mengucapkan terimakasih dan mohon maaf atas semua kekhilafan dan akan dilakukan perubahan ke depannya. "Apa yang disampaikan semua Fraksi DPRD Inhil terhadap kinerja kita akan dijadikan dorongan dan motivasi dalam proses perbaikan ke depan dan terimakasih atas semua kerjasamanya, "katanya. Reporter Ragil Hadiwibowo