GagasanRiau.Com Pelalawan - Rasionalisasi dan evesiensi anggaran dengan pemotongan anggaran per SKPD sebesar 39 persen tentu akan berpengaruh terhadap kinerja di pemerintahan, termasuk ditingkat kelurahan.

Namun demikian, di Kelurahaan Pangkalan Kerinci  Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci tetap berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, walau terjadi rasionalisasi, namun kinerja di kelurahan tersebut tetap diupayakan maksimal.

Lurah pangkalan Kerinci Timur, Erhas mengatakan, anggaran tahun 2016 untuk Kelurahan Pangkalan Kerinci adalah sebesar Rp 150 juta, sudah termasuk belanja ATK, pembayaran listrik, gaji honor, dan cetak pengantar KTP, Kartu Keluarga, F1-01, dan lainnya.

"Kalau dilakukan pemotongan 39 persen, berarti anggaran kita untuk tahun 2016 hanya berkisar kurang lebih Rp 91 juta. Artinya anggaran kita per bulan kurang lebih Rp 7,5 per bulan, sementara kita diminta untuk melakukan pelayanan prima kepada masyarakat," ujarnya kepada GagasanRiau.Com.

Dikatakannya, untuk pembayaran listrik kantor saja  antara Rp 1,8 jutahingga hingga Rp 2 juta per bulan, untuk pembayaran listrik dalam satu tahun kurang lebih  20 juta.

Ketika disinggung mengenai pengadaan POM untuk kepengurusan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan cacatan sipil, Erhas mengatakan, sejak dirinya menjabat sebagai Lurah di Pangkalan Kerinci Timur, sepengetahuannya belum pernah didisitribusikan dikelurahaan tersebut.

"Selama ini untuk pengantar pengurusan administrasi kependudukan kami cetak sendiri. Namun walau pun ada pemotongan anggaran, kami akan tetap melakukan pelayanan prima kepada masyarakat," tuturnya. (*)

Reporter Rommel Sirait