GagasanRiau.com, Tembilahan - Realisasi fisik serapan dana pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) baru mencapai sekitar 1,250 persen dan sektor keuangan 0,548 persen.

Serapan sangat renah ini terungkap pada saat hearing Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama DBMSDA, di ruang rapat Komisi III Gedung DPRD Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Kamis (4/8) siang.

"Rendahnya progres tersebut karena belum dipastikannya apa saja yang termasuk dalam pengurangan anggaran 35 persen untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," ungkap Plt Kepala DBMSDA, Rudiansyah pada saat hearing bersama DPPD yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD, Iwan Taruna didampingi Wakil Ketua, Edi Hariyanto dan para anggota.

Dikatakan Rudiansyah lagi, sebelum terjadinya pengurangan, jumlah kegiatan yang akan dilakukan pelelangan sebanyak 130 paket, sedangkan penunjukan langsung 184 paket.

"Mudah-mudahan, sebelum tanggal 17 Agustus ini angka pengurangan dan item-itemnya sudah didapat, sehingga kita tidak menunggu-nunggu lagi, yang bisa dilelang langsung saja dilelang dan dikerjakan. Saya yakin, kalau tidak ada kendala bulan Agustus ini akan meningkat cukup tajam, karena ada beberapa kegiatan sudah diumumkan pemenangnya, seperti 8 paket pekerjaan yang akhir-akhir ini cukup menjadi sorotan," terangnya.

Menanggapi penjelasan tersebut, Anggota Komisi III DPRD, Asnawi menyatakan keheranannya, karena APBD sudah disetujui sekitar 10 bulan yang lalu. Dan persoalan seperti ini sudah hampir setiap tahun terjadi, tanpa adanya perubahan ke arah yang lebih baik.

"Kenapa kita tidak mencontoh kabupaten lain, yang sesegera mungkin melaksanakan kegiatannya. Kondisi ini tentu akan berdampak langsung kepada pimpinan daerah," kata Asmawi.

Senada dengan itu, Anggota Komisi III DPRD lainnya, Zulbahri mengibaratkan kondisi ini seperti menepuk air ke muka mereka. Pasalnya, isu pengurangan anggaran tersebut sudah beredar sekitar 4-5 bulan yang lalu, tetapi sampai sekarang belum juga dipastikan apa saja yang akan dikurangi, sehingga dampaknya menghambat pelaksanaan kegiatan dan pembangunan daerah.

"Kita harapkan jangan sampai berlarut-larut, supaya tidak menjadi ribut nantinya. Apa yang menjadi kendala dan persoalan di lapangan, seharusnya bisa dicari solusi secara bersama-sama, karena kita di DPRD juga bagian dari pemerintahan," pungkasnya.

Reporter: Daud M Nur