"173 hotspot berada di areal IUPHHK, HGU serta Konservasi. Dan, 50 persen dari 286 hotspot berada di lahan gambut serta di area moratorium," ungkap Aktivis Jikalahari, Made Ali, Senin malam.

 

Dari data Jikalahari memperlihatkan, sebanyak 136 titik terpantau di areal 18 perusahaan yang mengantongi Izin IUPHHK, yakni ; PT Sari Hijau Mutiara, PT Artelindo Wiratama, PT Sumber Maswana Lestasri, PT Citra Sumber Sejahtera, PT Siak Raya Timber, PT Hutani Sola Lestari, PT Bhara Induk, PT Bina Daya Bintara, PT Rokan Permai Timber dan PT Dexter Timber Perkasa Indonesia, masing-masing 1 titik.

 

Kemudian, PT Rimba Rokan Perkasa, PT Bina Daya Bentala, PT Satria Perkasa Agung, PT Hutani Sola Lestari dan PT Rokan Permai Timber, masing-masing 2 titik. Selanjutnya, 3 titik di PT Suntara Gaja Pati, 4 titik di PT RAPP, 6 titik di PT Kuartet Putra Melayu, 8 titik di PT Multi Eka Jaya Timber dan terbanyak di PT Diamond Raya Timber sebanyak 36 titik.

 

Selanjutnya, 5 titik terdeteksi di areal HGU perusahaan perkebunan, antara lain ; PT Udayana Lohjinawi, PT Guntung Hasrat Makmur dan PT Marita Makmur Jaya, masing-masing 1 titik dan 2 titik di PT Eluan Mahkota (Grup PT Duta Palma).

 

Sedangkan 32 titik lainnya terpantau di area Konservasi, yakni ; di Suaka Margasatwa (SM) Bukit Rimbang Bukit Baling, Hutan Lindung (HL) Sungai Mahato dan SM Tasik Tanjung Padang, masing-masing 1 titik. Di Taman Nasional (TN) Bukit Tiga Puluh, SM Giam Siak Kecil dan PLG Sebanga, masing-masing 2 titik. Di HL Bukit Batabuh Lubuk Jambi dan HL Sungai Rokan, masing-masing 3 titik. 5 titik di HL Bukit Suligi dan terbanyak di TN Tesso Nilo sebanyak 21 titik.

 

Sebelumnya Polda Riau beralasan, kebakaran pada 2015 terjadi di lahan yang berstatus sengketa, sulit menemukan saksi ahli dan rata-rata perusahaan telah memiliki sistem keamanan penanggulangan kebakaran. Sehingga, tak bisa ditentukan siapa pelaku pembakaran.

 

Dalam karlahut yang terjadi sejak Januari hingga Agustus 2016 ini, Polda Riau menangani sebanyak 67 laporan baik dan telah menetapkan 85 orang tersangka perorangan, tapi belum ada satupun tersangka dari pihak perusahaan atau kooporasi.**

 

Editor: Arif Wahyudi