GagasanRiau.com, Tembilahan - Rusaknya ribuan batang pohon kelapa masyarakat di Parit Sungai Bungus dan Sungai Ular, Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra), Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang diduga akibat dari pembukaan kawasan hutan oleh PT Indogreen Jaya Abadi (IJA) akhirnya sampai juga ke telinga Bupati Inhil, H M Wardan.

Hal ini setelah Wardan menerima langsung perwakilan petani Syaperi dan Budi yang didampingi pula oleh Kuasa Hukum Petani, Chairul Salim SH, di kediaman dinasnya, Senin (5/9/2016) siang.

Pada kesempatan itu, perwakilan petani dapat menceritakan langsung kerusakan kelapa yang kini dialami mereka. Mulai dari puluhan ribu batang pohon kelapa yang rusak bahkan sampai bibit yang baru saja ditanam juga ikut rusak.

"Itulah pak, pohon kelapa yang telah berusia 30 sampai 40 tahun milik masyarakat kami kini telah hampir semuanya mati. Bukan itu saja, bahkan bibit-bibit yang baru kami tanam juga ikut rusak. Habis semuanya di makan hama kumbang," keluh Budi langsung dihadapan Wardan.

Untuk itulah, sambungnya, mereka meminta agar Pemerintah Kabupaten Inhil, di bawah kepemimpinan Wardan dapat memfasilitasi masyarakat duduk bersama pihak perusahaan agar dapat mencarikan solusi terbaik bagi petani.

"Kami mohon pak, inilah sumber nafkah bagi kami. Bagaimana perusahaan dapat bertanggung jawab mengenai hal ini, seperti juga ganti ruginya," imbuhnya.

Pada pertemuan yang dihadiri pula oleh para Satuan Kerja (Satker) Pemkab Inhil terkait seperti Asisten I, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Perkebunan dan Badan Lingkungan Hidup itu, selain hama kumbang terungkap juga permasalahan sengketa lahan dengan perusahaan yang sama. Untuk itulah Wardan segera memerintahkan para stafnya itu agar segera menyiapkan Tim Khusus untuk menyelesaikan masalah itu.

"Saya minta kepada para Satker terkait yang hadir disini untuk segera bentuk tim-nya. Dan ini harus segera dan secepat mungkin. Hal ini agar permasalahan masyarakat kita ini dapat segera selesai," perintah Wardan langsung kepada stafnya yang hadir itu.

Tim yang terdiri dari seluruh Satker terkait itu, jelas Wardan, harus dapat bersinergi menyelesaikan permasalahan itu. Mulai dari pengumpulan data yang lengkap hingga pemanggilan perusahaan.

"Dan ini saya pinta agar dapat pula melibatkan masyarakat," tegasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya perwakilan petani dan kuasa hukumnya itu juga menemui Komisi I DPRD Inhil. Saat diterima di gedung wakil rakyat itu, perwakilan petani juga meminta hal yang sama.

Pada saat itu, Ketua Komisi I, Yusuf Said yang didampingi anggota Asmadi dan Musmulyadi menyatakan juga akan menindaklanjuti permasalahan ini. Mereka berjanji pula untuk segera memanggil pihak perusahaan.

"Kami sudah sering kali mendapatkan pengaduan masyarakat mengenai masalah ini, memang perusahaan ini termasuk bandel. Tapi, kami nanti akan panggil perusahaan itu" tegasnya.

Reporter: Daud M Nur