Penurunan belanja langsung tersebut, salah satunya terdapat pada item belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kab/kota dan desa, sebelumnya bantuan keuangan yang dianggarkan sebesar Rp1,58 triliun turun menjadi Rp1,41 triliun, turun sebesar Rp166,8 milyar atau 10,6%.
Selain itu, bantuan keuangan kepada Desa sebesar Rp500 juta/Desa sebagaimana dianggarkan pada APBD 2015 dihilangkan pada APBD tahun 2016 ini.

Untuk itu, melihat dari penyerapan belanja langsung SKPD yang tidak terealisasi secara maksimal, maka harus direalokasikan menjadi bantuan keuangan pemerintah desa guna untuk percepatan pembangunan desa dan peningkatan ekonomi masyarakat desa, juga untuk memenuhi janji politik yang telah disampaikan.

Selain itu, perhitungan ini juga berasal dari potensi penyerapan anggaran pada belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang di prediksikan akan terserap hanya 83% yaitu Rp4,47 triliun dari total belanja tidak langsung sebesar Rp5,39 triliun setelah perubahan APBD tahun 2016, prediksi ini mengacu pada realisasi belanja tidak langsung tahun 2015 setelah hasil audit.

Jadi dari total belanja daerah Provinsi Riau yang dianggarkan sebesar Rp. 10,36 triliun setelah perubahan, maka dapat diprediksi terserap sampai akhir tahun hanya 67%, terdiri dari belanja langsung sebesar 50% atau Rp2,48 triliun dan belanja tidak langsung sebesar 83% atau sebesar Rp4,48 triliun. Dari prediksi tersebut dapat dipastikan membengkaknya Silpa tahun 2016 sebesar Rp.3,41 triliun.