Politik

Spanduk Provokasi Khilafah Islamiyah Dicopot GP Ansor Dikawal Polisi

Spanduk yang dicopot oleh GP Ansor dan Banser

GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Karena cenderung provokatif, dan inilai merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Gerakan Pemuda Ansor dan Banser Provinsi Riau mencabut dan mengamankan‎ spanduk milik Khilafah Islamiyah.

Karena Spanduk-spanduk ini mengajak mendirikan negara islam atau Khilafah Islamiyah di Indonesia.

Pihak Intelijen dan Keamanan Polresta Pekanbaru mengawal proses pencoptan ini dan berlangsung tertib. Kepolisian juga sudah berkoordinasi dengan salah satu organisasi yang akan mengadakan tablik akbar menuju khilafah tersebut.

Spanduk ini kemudian diserahkan ke Direktorat Intelijen dan Kemanan Polda Riau. Kepolisian juga diminta 2 organisasi yang tergabung dalam Nahdatul Ulama itu supaya meredam aksi-aksi yang bisa merusak Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

"Mendirikan Khilafah Islamiyah sama saja mendirikan negara dalam negara. Ini tidak boleh terjadi, makanya kegiatan yang akan dilakukan oleh Hitzbut Tharir pada 9 April di Masjid Annur nanti tidak boleh dilakukan," kata Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Anshor Riau, Purwaji kepada wartawan di Mapolda Riau, Jumat (7/4/2017) petang.

Purwaji menyebut pencopotan spanduk kegiatan yang bakal diadakan salah satu Ormas itu dilakukan sejak pagi. Dia tak ingin keutuhan NKRI dan pilar kebangsaan yang sudah dikonsep para ulama dan pejuang kemerdekaan dirusak dan memecah belah masyarakat.

"Ini sudah suatu gerakan politik, dari artinya saja adalah politik pembaruan, tidak boleh terjadi karena Pancasila sudah dikonsep yang juga mengandung nilai Islam," terang Purwaji.

Purwaji juga mengutarakan niatnya supaya Ormas lain, masyarakat beserta Polda Riau bekerjasama menjaga keutuhan negara serta menyadarkan warga yang sudah terlanjur ikut serta mendaftar mengikuti tablik akbar tersebut.

Dia menyebut masyarakat awam selalu terdoktrin oleh pemikiran-pemikiran ingin mensejahterahkan negara dengan Khilafah Islamiyah. Menurutnya konsep negara Indonesia tidak boleh diganggu gugat lagi.

"Dulu itu, masjid selalu digunakan ulama melawan penjajah dan mengkonsep kemerdekaan. Makanya sekarang masjid tidak boleh digunakan untuk merusak dan menanamkan nilai-nilai yang memecah belah," sebut Purwaji.

Ada 6 pernyataan sikap yang disampaikan Purwaji dan Satkorwil Banser Riau Ibadullah SE kepada Polda Riau. Salah satunya menolak kegiatan serupa yang akan diadakan di seluruh Indonesia, lalu menolak seluruh gagasan pendirian khilafah, serta menegaskan konsep NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD merupakan ijtihad para ulama Islam.

"Selanjutnya menginstruksikan kepada seluruh anggota Banser bekerjasama dengan Pemerintah, TNI dan Polri mengambil langkah strategis untuk menghalau propaganda khilafah yang bertujuan merubah Pancasila. Mengajak pengikut paham khilafah kembali pada ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah yang sesuai bingkai NKRI," tegas Purwaji.

Sementara Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Guntur Aryo Tejo SIK menyambut baik GP Ansor dan Banser yang berkomitmen menjaga keutuhan NKRI. Tidak hanya dari pendirian khilafah, tapi menurut Guntur juga dari ideologi lainnya yang bisa merusak tatanan bangsa dan negara.

Terkait agenda tablik akbar dari salah satu Ormas dimaksud, Guntur menyebut Intelkam Polresta sudah berbicara dan meminta HTI tidak membicarakan sesuatu yang mengarah kepada paham yang bisa merusak ideologi negara.

"Tadi sudah dibicarakan, supaya tidak ada membicarakan atau memasukkan ideologi yang bisa merukak Pancasila," sebut Guntur.

Hanya saja, Guntur meminta GP Anshor dan Banser tidak melakukan tindakan anarkis di lokasi. Kepolisian berharap dua Ormas ini berkoordinasi dengan pihaknya supaya tidak mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.

"Koordinasikan dengan kepolisian, jangan bertindak sendiri, apalagi bisa mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Intinya bekerjasama menjaga keutuhan NKRI ini," tegas Guntur.‎

Editor Arif Wahyudi


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar