GAGASANRIAU.COM, TEMBILAHAN - Guna mendorong serta mempercepat kemajuan suatu daerah diperlukan dukungan dan kerjasama seluruh pihak. Salah satunya, dengan kehadiran Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) sebagai perwakilan dalam rangka mengawasi jalannya roda pembangunan.

Namun hal tersebut tampaknya bertolak belakang untuk Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Pasalnya, menurut penuturan Ketua Lembaga KPK Inhil, Sulaiman, hampir merata Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Inhil terkesan tertutup alias alergi.

"Kita sangat menyayangkan, untuk silaturahmi saja susah payah bukan main, apalagi jika diminta data. Jadi, bagaimana bisa terciptanya sinergisitas yang baik antara kita bersama. Tentu menjadi tanda-tanya besar bagi kami Lembaga KPK," ungkapnya kecewa saat dijumpai wartawan, Rabu (3/5/2017).

Tahun ini saja katanya, sekitar Rp 2,1 triliun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Inhil telah disahkan. Sehingga katanya, jika pihaknya nanti mendapatkan temuan di lapangan bisa dikoordinasikan bersama untuk mencari jalan terbaik.

"Belum lagi persoalan menyangkut perusahaan yang banyak bermasalah, hingga kini masih belum ada penyelesaian. Kan yang menjadi korban masyarakat. Ini yang perlu menjadi perhatian," katanya lagi.

Sebagai contoh, sambungnya, pihaknya pernah mencoba untuk meminta data ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Inhil baik secara tertulis maupun lisan, namun tak kunjung direspon.

"Janji ke janji aja yang kita terima. Setiap didatangi ke kantor, alasannya kepala dinas tidak di tempat. Padahal, mereka yang menjanjikan waktu pertemuan. Ini ada apa? Kita menduga jangan-jangan ada yang disembunyikan," pungkasnya pria kelahiran Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Inhil.

Namun, hingga berita ini dilansir, pihak bersangkutan belum bisa dikonfirmasi dikarenakan diketahui jarang ditempat. Kemungkinan ada kegiatan diluar daerah.

Reporter: Daud M Nur