Riau

Tidak Serius Pengelolaan Aset, Pemprov Riau Diminta Fokus

Ilustrasi

GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau dinilai tidak serius dalam menangangi pengelolaan aset yang dimiliki. Pasalnya setiap tahun soal pengelolaan aset tersebut selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Memang masalahnya hanya itu-itu saja dari dulu, aset ada, surat tak ada. Atau surat ada, keberadaan aset tak jelas. Ada yang surat dan aset ada, tapi tak tercatat," kata Anggota Komisi V DPRD Riau, Husaimi Hamidi Selasa (12/9/2017).

"Penyelesaian masalah aset ini harus menjadi prioritas. Kalau tak serius penyelesaiannya, maka setiap tahun akan tetap begini saja, dan tetap jadi temuan," tegas Husaimi lagi.

Untuk itu, pihaknya menyarankan agar masalah aset menjadi skala prioritas kinerja di Pemprov Riau, pasalnya temuan yang didapatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak sedikit jumlahnya. Jika dihitung kata Husaimi, total aset yang bermasalah tersebut cukup banyak jumlahnya. Maka itu, masalah tersebut harus tuntas diselesaikan.

Hal tersebut, katanya lagi berawal dari Pemprov Riau tidak serius, dan menurutnya masalahnya hanya berkisar antara pendataan, keberadaan aset, dan kelengkapan surat aset.

Husaimi juga menjelaskan bahwa persoalan aset tersebut menurut Husaimi tidak hanya ada di daerah Riau saja, tapi juga yang ada di luar daerah. Misalnya kapal keruk milik Riau yang berada di Jawa Timur, yang harusnya dilelang atau dijual, tapi sampai saat ini masih belum ada kejelasan.

"Tidak hanya di dalam provinsi Riau saja, di luar provinsi juga masih ada aset kita yang tak jelas keberadaannya. Misalnya asrama mahasiswa di Kalimantan Timur, katanya sekarang bukan mahasiswa kita lagi yang menempati, harusnya itu diperjelas mau diapakan, bukan hanya lama-lama dibiarkan begitu saja. Selain itu juga ada masalah sejumlah aset lainnya," tuturnya.

Editor Arif Wahyudi


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar