GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) Riau mencoret mata anggaran untuk Desa didalam dalam pembahasan APBD Perubahan 2017.

Pihak Banggar DPRD Riau berdalih banyaknya persoalan yang muncul dalam pembahasan. Dan menyatakan khawatir akan berimbas kepada penggunaan anggaran nantinya.

Hal ini dikatakan Mansyur politisi PKS ini mengatakan, pihaknya bukan tidak ingin membantu dan menganggarkan dana desa tersebut, namun persoalan cukup pelik dan terlalu banyak masalah.

"Kawan-kawan di DPRD Riau bukan tak peduli, tapi sangat peduli malah. Kuta ingin dana desa ini ada, tapi kalau hanya untuk menjebak kepala desa, buat apa?" ungkapnya.

Mansyur malah menyatakan bahwa menyatakan akibat adanya penggunaan uang desa tersebut. "Sudah berapa kades yg terjerat sampai saat ini," kata Mansyur, Senin (9/10).

Dikatakan Mansyur adanya aturan dari Kementerian Dalam Negeri tidak lagi memperbolehkan pencairan dana desa, ada sejumlah persoalan lainnya yang ditemukan pihaknya dan tidak memungkinkan untuk dianggarkan.

"Yang pertama, itu tidak ada di murni, tapi masuk sebagai tambahan di perubahan. Selain itu, terkesan mendadak, sementara ditahun 2016 lalu juga tak ada dianggarkan," jelasnya.

Dengan tidak dianggarkannya dana desa tersebut, menurut Mansyur pihak Banggar lebih sepakat kalau diaihkan kepada dana pendidikan dan kesehatan, sehingga bisa mencapai mandatory yang diarahkan oleh pusat, minimal 20 persen dari total anggaran.

Editor Arif Wahyudi