GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Rencana Firdaus, Wali Kota Pekanbaru yang akan menggarap kawasan hutan di Kawasan Industri Tenayan (KIT) harus ditinjau ulang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah pusat diminta untuk tidak terjebak akal Firdaus menumpangkan hasratnya itu melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).

 

"Kami meminta agar pemerintah pusat meninjau ulang proyek yang diajukan oleh Firdaus itu, karena kawasan yang diajukan oleh Firdaus itu merupakan kawasan hutan, dan perlu ada kajian soal pembebasan kawasan hutan itu" ungkap Wilson Petrus Napitupulu, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah  Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD - Repdem) Provinsi Riau Kamis (6/2/2020).

 

Jangan atas nama pembangunan kata Wilson, justru pemerintah merusak lingkungan dan merambah hutan yang nantinya akan menyebabkan masalah baru yakni kerusakan lingkungan di Provinsi Riau.

 

"Untuk itu kami meminta agar bapak Presiden Jokowi meninjau ulang proyek tersebut demi keberlangsungan generasi kami kedepan untuk dapat menikmati lingkungan yang sehat." tegas Wilson.

 

Dan kata Wilson lagi, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI nomor 56 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 3 Tahun tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional kawasan Industri Tenayan Raya itu tidak masuk.

 

"Untuk di Provinsi Riau itu cuma dua yakni Kawasan Industri Tanjung Buton dan Kawasan Industri Dumai" jelas Wilson.

 

Karena tegas Wilson, jika perambahan hutan dan perusakaan lingkungan itu terjadi akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan kota Pekanbaru ini. 

 

"Karena menjaga niat jahat yang ingin merusak hutan itu juga bagian dari Gerakan Merawat Bumi yang dicanangkan dan diintruksikan Ketua Umum ibu Megawati Soekarnoputri, Repdem Riau selaku organisasi sayap PDI Perjuangan akan terus konsisten mengawal program tersebut," tutup Wilson.

 

Sebelumnya diberitakn oleh Antara, Pemerintah Kota Pekanbaru akan melakukan pembebasan lahan seluas 1.500 hektare (ha) di Kawasan Industri Tenayan (KIT) untuk pembangunan industri hilir minyak sawit mentah (CPO).

 

"Ini pembebasan tahap pertama. Luasnya 1.500 ha dari lebih dari 3.000 ha di wilayah KIT," ujar Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT, seperti dilansir Antara, Minggu (26/1).