GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Sejak kasus pertama (pandemi covid-19) diumumkan setidaknya sebanyak 1,3 juta orang sudah pernah terjangkit dan 35.000 orang meninggal dunia. Dampak pada sektor ekonomi paling dirasakan oleh rakyat Indonesia. 

Sebelum pandemi melanda dunia, jumlah penduduk miskin Indonesia berkisar 9,5 persen. Bahkan data terbaru menunjukkan peningkatan signifikan, yakni kisaran 15-17 persen. 

Berbanding terbalik dengan penderitaan yang saat ini dirasakan rakyat Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 70,3 persen penyelenggara negara mengalami kenaikan harta kekayaan selama pandemi Covid-19. 

Salah satu yang paling fantastis adalah harta kekayaan Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan dengan kenaikan yang awalnya Rp67.747.603.287 menjadi Rp745.188.108.997. Total penambahan kekayaan Luhut Rp677.440.505.710 selama masa pandemi. 

Lonjakan harta kekayaan yang fantastis ini memperkuat dugaan keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan dalam pusaran bisnis alat tes swab polymerase chain reaction (PCR) bersama dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). 

Tidak tanggung-tanggung, 2 perusahaan yang berafiliasi langsung dengan Luhut yakni PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi tercatat mengantongi 242 lembar saham senilai Rp242 juta di GSI.

Sungguh pemandangan yang sangat memperihatinkan. Seluruh rakyat Indonesia menitipkan harapan hidup kepada pemerintah, namun oknum pejabat memanfaatkan kondisi krisis ini untuk meraup keuntungan pribadi. Ini yang sering saya sebut pancasila seolah dipuja-puji dalam ucapan namun di khianati dalam tindakan.

Di tengah kondisi perekonomian bangsa yang tidak stabil, rakyat menderita terdampak Covid-19, pemerintah justru berbinis dengan rakyat. Perjuangan tenaga medis dan seluruh relawan hingga rakyat yang berkorban nyawa justru di khianati oleh pemerintah dengan menyalagunakan wewenang dan jabatannya dengan berbisnis tes swab PCR. Peristiwa ini yang digambarkan oleh Juan J. Linz dengan “demokrasi kaum penjahat”.

Praktek nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa harus dipelopori oleh pemerintah. Semangat kemerdekan, semangat keluar dari keterpurukan akibat virus Covid-19 harus selaras dengan spirit kebijakan serta perilaku pemangku kebijakan.

Penulis: Muhammad Aulia Zia, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi GAGASANRIAU